Palembang_News, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Sudirman D Hury menyatakan rapat koordinasi Pengadilan, Kemenkumham, Kejaksaan dan Polisi (Dilkumjakpol) adalah upaya untuk mensinergikan lembaga penegakan hukum.
"Sebagai upaya sinkronisasi dan penyamaan persepsi ketatalaksanaan sistem peradilan pidana guna mewujudkan Integrated Criminal Justice System di Wilayah Sumatera Selatan", ujar Sudirman saat pembukaan Rakor Dilkumjakpol. Selasa (26/6/2018), bertempat di Aula Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel.
Kakanwil mengatakan bahwa Rakor Dilkumjakpol ini merupakan tindak lanjut dari peraturan yang berlaku dan bentuk kesepahaman peraturan bersama yang selama ini disepakati. Saat ini persoalan mendasar yang masih menjadi kendala dalam upaya penegakan hukum adalah praktek penyelenggaraan hukum yang belum mencerminkan keterpaduan antar institusi penegak hukum.
Dia mengharapkan kegiatan ini dapat memberikan penguatan untuk membangun komitmen bersama dan menjadi salah satu solusi didalam memecahkan persoalan supaya dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan kepastian hukum dengan mengedepankan perlindungan serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM), pungkasnya.
Selain itu, acara ini dilakukan penandatangan pencanangan WBK/WBBM dan pakta integritas oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi menuju zona integritas WBK/WBBM disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Sumatera Selatan yaitu Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian.
Hadir juga pada kegiatan ini Perwakilan Pangdam II/Sriwijaya, Kepala BNN Provinsi Sumsel, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan, Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang dan Instansi terkait. (Rilis/Foto/Editor : Nelly/Dina/Kasubag Humas).
