Palembang_News. Dalam rangka untuk memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, menunjuk 8 Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanai ( WBBM), hal ini berdasarkan hasil rapat Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Selasa, 24 April 2018 bertempat di ruang Teleconference Lantai III Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan.
8 Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) yang ditunjuk adalah Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Kanim Kelas I Palembang, Kanim Kelas II Muara Enim, Bapas Kelas I Palembang, Rupbasan Kelas I Palembang, LPKA Kelas I Palembang, Lapas Kelas I Palembang dan Rutan Kelas I Palembang.
“Salah satu yang harus terus menerus ditingkatkan adalah masalah kualitas SDM. Khususnya melalui peningkatan integritas. Meski sebenarnya pembangunan Zona Integritas ini bukanlah hal yang baru di jajaran Kumham Sumsel. Namun perlu terus menerus disegarkan, diingatkan dan diperbaiki kualitasnya. hal ini sangat diperlukan ditengah tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan makin tinggi”, ujar Ketua Pembangunan Zona Integritas Sumsel (Edilauder LBN
“Melalui pembangunan Zona Integiritas ini diharapkan pada 2019 nanti semua Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel akan menjadi Unit Kerja yang bebas dari korupsi sehingga masuk kategori Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," lanjutnya.
Rapat di hadiri Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Kantor Wilayah dan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM UPT. (Release/foto:Nurdiana/Maya/Laise/Kasubbag PPHTI)
