Palembang_News, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Sukamta membuka secara resmi kegiatan diskusi publik dengan tema "Penataan regulasi melalui analisis dan evaluasi hukum terkait perizinan, pertanahan dan ketenagalistrikan untuk mendukung kemudahan berusaha". Kegiatan ini bekerjasama dengan Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, Rabu (28/3/2018), di Ballroom A Hotel Aston.
Sukamta mengatakan mengadakan diskusi publik ini untuk memperoleh masukan dari Stakeholder di wilayah Sumatera Selatan terkait masalah perizinan, pertanahan dan ketenagalistrikan.
Ungkap Kadiv Yankum, mengambil tema ini, agar dapat melakukan pemetaan permasalahan hukum di wilayah Sumsel dan hasil pemetaan tersebut dapat memberi masukan data dan informasi serta memberikan gambaran yang memadai mengenai permasalahan hukum yang ada, baik permasalahan disharmoni peraturan perundang-undangan maupum permasalahan implementasinya.
"Saya berharap diskusi ini dapat memperoleh masukan dan manfaat yang positif bagi perkembangan pembangunan di Indonesia pada umumnya dan pembangunan hukum pada khususnya", tutup Kadiv Yankum.
Usai itu, Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi yang diikuti oleh 80 peserta dengan moderator Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kumham Sumsel Edilauder Lbn Gaol. Narasumber dari pemangku kepentingan seperti Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum BPHN Pocut Eliza, Robert Na Endi Jaweng Tim Pakar Hukum Bidang SDA dan Lingkungan Hidup, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kumham Sumsel Sukamta, Kepala Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Pemprov.Sumsel, Robert Heri Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov.Sumsel dan Dosen Fakultas Hukum Unsri Firman Muntaqo. (Rilis/Foto/Editor : Nelly/Maya/Kasubag Humas).
