Palembang_News, Untuk membangun Zona Integritas menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) harus dilakukan dengan berbagai upaya, seperti penandatangan fakta integritas, dan semua pihak mulai dari pimpinan sampai kebawahnya harus punya komitmen yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini. Kemudian perubahan mindset (pola pikir dan budaya kerja), sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang baik, dan bukan minta dilayani, sehubungan dengan hal tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Sudirman D Hury didaulat menjadi saksi penandatangan zona integritas menuju WBK dan WBBM yang dicanangkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan Ohan Burhanudin Purwawangca, Pukul 15.30 WIB, Jum'at (22/9/2017), tempat ruang kerja Kakanwil.
Kepala Kantor Wilayah menyambut baik maksud dan tujuan yang dimaksud, hal ini juga sudah dilakukan oleh Kemenkumham Sumsel, ia mengatakan mulai dari membangun karakter diri sendiri sang pimpinan sebagai role model, untuk dicontoh oleh bawahannya. Kebijakan-kebijakan Pimpinan jangan sampai dijadikan alasan bagi bawahannya untuk melakukan praktek-praktek penyimpangan sebagai pembenaran. Hal ini akan memicu praktek korupsi dan penyimpangan yang tidak bisa terhindarkan dan sudah memberikan pelayanan yang baik bagi masyarkat Sumsel terkait tugas dan fungsi (Tusi) Kemenkumham, terang Sudirman saat berbincang dengan Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel, Hakim Tinggi, Hakim Tipikor dan Kepala Divisi Administrasi, Kepala Divisi Pemasyarakatan serta Kepala Divisi Keimigrasian.
"Penandatanganan ini dapat memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta menumbuhkan keterbukaan, kejujuran serta memperlancar tugas yang berkualitas, efektif dan akuntabel", tutup Kakanwil.
Menurut Ketua Pengadilan Tinggi Sumsel bahwa Pengadilan Tinggi Sumsel ditunjuk dan dipercayakan Mahkamah Agung untuk membangun zona integritas, diberikan kebebasan untuk bekerja dengan benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jangan lagi dibebankan dengan titipan-titipan atau pesanan-pesanan tertentu dari pihak manapun, atau berupa permintaan yang dapat mengganggu pembangunan zona integritas dan perbaikan di bidang pelayanan serta peningkatan integritas bagi seluruh pegawai di PT Sumsel. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Kemenkumham telah memberikan dukungan pada kegiatan ini dan sebagaimana yang kita harapkan ini dapat terwujud, ungkapnya.
Zona integritas yang dicanangkan oleh Pengadilan Tinggi Sumsel tidak hanya disaksikan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah, tetapi para penegak hukum seperti dari Kepolisian, Kejaksan dan Avokat.
Usai penandatangan, Kepala Kantor Wilayah bersama para Kadiv serta Ketua Pengadilan Tinggi bersama romobongan melihat video terkait profil dan Tusi Kemenkumham Sumsel. ( Release/Foto/Editor : Nelly/Selamat-Yoshar/Asnedi).
