*Palembang.* Sepanjang Semester I tahun 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Balai Pemasyarakatan yang ada di daerah telah menyelesaikan 3989 Penelitian Kemasyarakatan atau Litmas.

“Litmas merupakan salah satu syarat pemberkasan bagi narapidana dalam pengusulan Program Asimilasi maupun Integrasi,” ujar Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, Senin (7/8).

Litmas dilaksanakan oleh pegawai dengan jabatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di Balai Pemasyarakatan (Bapas). “Di Sumatera Selatan sendiri memiliki 115 Pembimbing Kemasyarakatan dan 5 Asisten Pembimbing Kemasyarakatan (APK) yang tersebar di 4 (empat) Bapas, yaitu Bapas Kelas I Palembang, Bapas Kelas II Lahat, Bapas Kelas II OKU Induk dan Bapas Kelas II Musi Rawas Utara,” papar Ilham.

“Kategori tindak pidana yang ditangani PK disesuaikan dengan jenjang PK masing-masing dan diharapan segala tugas dan fungsi, baik pengawasan, bimbingan, terutama pendampingan Klien Anak, harus sesuai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku,” lanjutnya.

Dijelaskan Ilham, dalam pelaksanaan Litmas para PK mewawancarai masing-masing narapidana sekaligus keluarga mereka untuk mengambil data terkait identitas dan keluarga sebagai penjamin, riwayat hidup dan perkembangan mereka. Juga mengenai kondisi sosial keluarga, lingkungan sosial budaya dan alam tempat tinggal, kondisi keluarga penjamin, riwayat tindak pidana, sikap dan tanggapan narapidana dan keluarga mereka, korban, masyarakat, serta pemerintah setempat, dan evaluasi perkembangan pembinaan mereka di Lapas.

“Tujuannya agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi narapidana dan faktor-faktor yang memengaruhi integrasi mereka ke dalam masyarakat setelah menjalani hukuman pidana. Hasil Litmas menjadi dasar pertimbangan Hak Integrasi bagi WBP, yakni Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas (CMB),” ujar sosok yang telah menjabat sebagai Kakanwil sebanyak 5 kali tersebut.

Kepada seluruh Pembimbing Kemasyarakatan, Ilham berpesan agar terus menggali informasi dan melakukan asesmen kepada klien dengan cermat dan teliti. “Tugas PK juga selalu berhubungan dengan Aparat Penegak Hukum, seperti polisi, jaksa mapun hakim. Maka koordinasi yang baik harus terjalin sehingga memaksimalkan dalam upaya penanganan narapidana maupun Anak Berhadapan dengan Hukum,” tutup Ilham.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Wisuda Purnabakti Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Senin (7/8). Kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati Hari lahir Kemenkumham ‘Hari Dharma Karya Dhika’ Ke-78, yang dilaksanakan secara virtual dan terpusat dari Graha Pengayoman Kemenkumham. 

Wisuda diikuti oleh 1.228 Purnabakti Pengayoman dengan periode pensiun TMT 1 September 2022 sampai dengan 1 Agustus 2023, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham berpesan kepada wisudawan/wisudawati untuk menjaga nama baik dan kehormatan institusi.

“Purnabakti bukan berarti selesai melakukan pengabdian, saya berharap Bapak/Ibu sekalian tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para senior”, tegasnya.

Para Purnabakti, diberikan penghormatan atas pengabdian, prestasi kerja dan darmabakti di Kemenkumham melalui prosesi pelepasan dengan pedang pora.

Sementara itu dari aula Kanwil Sumatera Selatan, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya mewisuda sebanyak 13 orang purnabakti. Diantaranya 3 purnabakti dari Kantor Wilayah, 3 dari Bapas Kelas I Palembang, 2 dari LPKA Kelas I Palembang, 2 dari Rutan Kelas I Palembang, 1 dari Rupbasan Kelas I Palembang, 1 purna Lapas Kelas I Palembang, dan 1 purnabakti dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

Secara serentak, Kakanwil Ilham Djaya turut melakukan Pengalungan Medali Purnabakti dan Pemberian Tabung Wisudawan. Ilham Djaya menyampaikan ucapan selamat kepada mereka yang memasuki masa pensiun dan berharap agar silaturahmi tetap terjalin melalui kegiatan yang melibatkan Ikatan Keluarga Purnabakti Pengayoman Sumsel.

“Selamat memasuki masa Purnabakti dan melanjutkan pengabdian yang baru di tengah Masyarakat. Semoga rekan-rekan semua sehat dan bahagia”, tutup Ilham Djaya.

Turut menyaksikan kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus, Kepala Unit Pelakasana Teknis se-kota Palembang serta pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Kemenkumham Sumsel.

Palembang. Expo Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan resmi ditutup. 

Kepala Divisi Keimigrasian, Herdaus mengatakan, kegiatan ini menarik antusias pengujung yang meramaikan berbagai stand maupun menikmati rangkaian acara .

“Selama tiga hari penyelenggaraaannya, expo ini menjangkau tiga ribu lebih pengunjung mall per hari, yang memadati booth-booth yang di sediakan oleh panitia”, ujar Herdaus saat menutup kegiatan, (6/8).

Disampaikan Herdaus, Expo Pelayanan Publik Kanwil Kemenhumham Sumsel 2023 ini dilaksanakan guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat luas didalam memberikan pelayanan meliputi Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Perseroan Perorangan, Layanan Paspor Merdeka, Layanan Konsultasi hukum dan HAM. 

Acara ini juga dimeriahkan dengan Talkshow mengenai layanan Pemasyarakatan dan Keimigrasian Kemenkumham Sumsel, pameran produk UMKM, pameran karya WBP layanan perbankan, berbagai Hiburan dan perlombaan.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya mengucapkan terimakasih atas partisipasi masyarakat Sumatera Selatan pada expo yang digelar sebagai rangkaian HUT Kemenkumham (HDKD) ke-78 ini.

Selama acara ini, panitia mencatat terdapat 16 Pendaftaran Perseroan Perorangan, 10 pendaftaran Kekayaan Intelektual, 78 permohonan paspor, dan 20 UMKM pendaftar e-katalog Kanwil Kemenkumhan Sumsel.

Selain itu, lanjut Kakanwil, layanan konsultasi juga diminati. Untuk konsultasi merek dan hak cipta ada 40 orang, dan 10 konsultasi permasalahanHAM.

Seiring dengan meningkatnya pemohon layanan Kemenkumham Sumsel selama expo, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun naik signifikan.

Disampaikan Ilham Djaya, Untuk Pendaftaran Perseroan Perorang misalnya, per 1 Agustus berjumlah 2.633 dengan PNBP AHU Rp. 7.835.000.000. Kemudian pada 5 Agustus 2023 menjadi 3.042 pendaftar dengan PNBP Rp. 8.124.300.000.

“Sementara untuk Pendaftaran KI yakni cipta, merek, paten, Ki komunal dan desain industri, per 1 Agustus sebanyak 1.844. Lalu Per 5 Agustus menjadi 1.933 permohonan dengan total PNBP 1.192.250.000”, tambahnya.

Pada penutupan ini, diumumkan para pemenang perlombaan diantaranya fashion show, karaoke serta fotography. Turut hadir pada penutupan Expo, Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jajaran pegawai di lingkungan Kemenkumham Sumsel.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menurunkan tim Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan Kantor imigrasi Kelas II Muara Enim untuk membuka layanan pembuatan paspor di mal.

"Guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, kami membuka layanan paspor di Palembang Indah Mal pada 4 - 6 Agustus 2023," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Minggu.

Menurut dia, masyarakat di Sumatera Selatan khususnya Palembang tidak perlu repot datang mengantre ke Kantor Imigrasi hanya untuk membuat paspor.

"Selama dibukanya layanan itu masyarakat diminta memanfaatkannya untuk membuat paspor baru dan penggantian buku /perpanjangan masa berlakunya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya bersama jajaran berupaya menghadirkan layanan di akhir pekan dengan harapan masyarakat yang berhalangan di hari kerja bisa mendapat kesempatan untuk mengurus paspor.

Kegiatan yang bertajuk "Layanan Paspor Merdeka" itu termasuk dalam salah satu rangkaian Ekspo Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Sementara itu Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Herdaus mengungkapkan dibuka 78 kuota permohonan paspor pada layanan tersebut. 

"Masyarakat bisa mendapatkan kuota pelayanan paspor dengan mendaftar di aplikasi M-Paspor", ungkapnya. 

Lebih lanjut Herdaus menambahkan jika Layanan yang dibuka di mall hanya berlaku permohonan paspor baru dan penggantian, tidak melayani paspor rusak/hilang.

Bagi pemohon paspor baru wajib membawa e-KTP, KK, akte kelahiran, atau ijazah sekolah atau buku nikah. Sedangkan untuk penggantian paspor cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Di lokasi, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas persyaratan, pengambilan data biometrik berupa foto wajah dan sidik jari serta tahap wawancara.

Layanan Paspor Merdeka digelar secara serentak oleh 126 Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. Layanan ini menjadi bagian dari Ekspo Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagai rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM ke-78 tahun.

Selain pembuatan paspor, Ekspo Pelayanan Publik Kemenkumham Sumsel juga membuka layanan mengenai konsultasi hukum dan HAM, pendaftaran perseroan perorangan, pendaftaran kekayaan intelektual, dan layanan informasi seputar pemasyarakatan.

"Akan ada juga talkshow, hiburan, pameran produk UMKM, serta pameran hasil kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan yang sangat luar biasa, seperti kopiah, tas, songket, batik, wig, dan masih banyak lagi," ujar Kakanwil Ilham.

Kakanwil Ilham Djaya menjelaskan pihaknya berupaya memberikan pelayanan terbaik selama dibukanya pelayanan paspor merdeka di mal.

Melalui pelayanan tersebut diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat karena untuk membuat paspor bisa dilakukan sambil belanja atau makan-makan bersama keluarga di mal, kata Ilham.