Palembang – Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya mengikuti Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-78 bertempat di Lapangan Istana Gubernur Sumsel Griya Agung Palembang, Kamis (17/8).

Adapun, Gubernur Sumsel H. Herman Deru bertindak sebagai inspektur upacara, sedangkan Komandan Upacara adalah Letkol Inf. Roni Sugiarto yang juga menjabat sebagai Dandim 04/30 Banyuasin.

Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel, para anggota Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala OPD, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, para mantan Gubernur Sumsel, tokoh adat, tokoh agama, dan perwakilan masyarakat Sumatera Selatan.

Upacara tampak khidmat tatkala para pengibar bendera menaikan Bendera Merah Putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya yang dibawakan paduan suara. Dengan mengusung tema besar "Terus Melaju untuk Indonesia Maju" yang menyiratkan ajakan kepada seluruh elemen bangsa untuk melaju bersama melanjutkan pembangunan, dengan menggelorakan semangat berkolaborasi dan bersinergi.

Upacara Detik-detik Proklamasi Peringatan HUT ke-78 RI berlangsung khidmat, tepat pukul 10.00 WIB ditandai dengan seluruh peserta upacara mengambil sikap hormat sempurna untuk menghormati Peringatan Detik-Detik Proklamasi serta dilanjutkan dengan pembacaan naskah teks proklamasi.

Sebelumnya, pada pukul 07.00 WIB, Ditempat yang berbeda (Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang) telah dilaksanakan upacara pengibaran bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan RI ke-78.

Upacara tersebut dipimpin oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya serta diikuti oleh Kepala Divisi Administrasi (Idris), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Bambang Haryanto), Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Se-Kota Palembang, para pejabat struktural, serta seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Sumatera Selatan dengan mengenakan pakaian adat.

Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 serta mengajak seluruh elemen bangsa terutama Insan Pengayoman untuk melaju bersama dan menggelorakan semangat perjuangan yang belum berakhir. 

"Selayaknya olahraga estafet, yang merefleksikan semangat kolektif, berharmoni, berkolaborasi serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran dari tiap-tiap pelari untuk satu tujuan. Ini adalah energi gerak untuk bangsa Indonesia agar laju momentum ini Terus Melaju untuk Indonesia Maju," ujar Ilham Djaya.

Palembang. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 kian meriah. Tampil memukau menggunakan pakaian adat daerah, seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, Kamis (17/8). 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya memimpin langsung upacara. Mengenakan pakaian adat Minang, Kakanwil mengajak jajaran mengenang jasa pahlawan, menggugah semangat kebangsaan dan semangat membangun bangsa. 

"Jangan pernah melupakan sejarah. Negara ini dibangun dari berbagai suku, agama dan ras. Semuanya melebur membawa satu tujuan: Indonesia. Mari saling menghargai tanpa membeda-bedakan," ujar Ilham di lapangan upacara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

Dalam amanat tersebut disampaikan pentingnya menjunjung tinggi toleransi, mengingat akhir-akhir ini maraknya pihak-pihak yang menebar kebencian. "Kita sebagai ASN memiliki peran sebagai suri tauladan untuk masyarakat sekitar. Tunjukkan bahwa kita peduli dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, tanpa memandang suku bangsa maupun agama," lanjut Kakanwil Ilham Djaya ketika membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. 

"Jadikan momentum kemerdekaan ini dengan memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan. Mari kita mengabdi, terus melaju untuk Indonesia maju," tutup Ilham. 

Upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia itu juga diselingi dengan penyematan Satya Lencana Karya Satya, yaitu penghargaan atas pegawai yang telah menjalani tugas sebagai abdi negara selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Sebanyak 45 pegawai hadir menerima pin satya lencana dari perwakilan satuan kerja Kemenkumham di wilayah Palembang.

Palembang – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Upacara Bendera menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan Upacara Hari Lahir Kementrian Hukum dan HAM Ke-78, serta Kegiatan Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Tahun 2023. Kanwil Kemenkumham Sumsel menggelar rapat persiapan, Selasa (15/08).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Idris dan dikuti oleh seluruh Panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Acara berlangsung di Aula Musi Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Secara umum, agenda rapat membahas terkait persiapan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI, Kegiatan Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2023 maupun upacara Hari Kemenkumham ke-78 Tahun 2023.

“Persiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI, Kegiatan Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2023 maupun upacara Hari Kemenkumham ke-78 Tahun 2023 sesuai ketentuan, dan sesuai pedoman teknis dari pusat dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan penuh tanggungjawab” tutur Idris.

Rapat terbatas tersebut juga membahas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyampaikan bahwa remisi merupakan salah satu hak setiap narapidana dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dan anak. 

Kakanwil berharap penyerahan remisi 17 Agustus 2023 yang akan terpusat di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang berjalan dengan lancar dan aman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah, Kalapas Perempuan Palembang Ike Rahmawati.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan telah menyepakati 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) OKU Selatan, Selasa (15/8), bertempat di aula Kanwil Sumsel.

“Baru saja kami telah melakukan harmonisasi terhadap 6 raperbup OKU Selatan. Kami telah sepakat bahwa raperbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan tinggi ataupun sejajar dan putusan pengadilan,” ujar Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ave Maria Sihombing.

Sebagai lembaga yang melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi perundang-undangan di Indonesia, Kemenkumham tidak akan melanjutkan proses regulasi apabila bertentangan dengan undang-undang.

Dijelaskan Ave, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan untuk selalu terlibat dalam pembentukan produk hukum melalui Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

“Ketika Kemenkumham melakukan proses harmonisasi ternyata regulasi tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang hirarkinya lebih tinggi maka regulasi itu bisa dikembalikan. Bahkan ketika Kemenkumham tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, maka proses pembentukan produk hukum itu itu bisa diminta dimulai dari awal,” jelas Ave.

Adapun 6 (enam) Raperbup Oku Selatan yang diharmonisasi antara lain Raperbup tentang Pakaian Tradisional Khas Daerah, raperbup Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting, lalu raperbup tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 dan raperbup Standar Biaya Tahun Anggaran 2024.

“Ada juga raperbup tentang Hari dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai ASN, serta tentang Sistem Kerja ASN. Raperbup ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,” tutup Ave.

Turut hadir dalam kegiatan harmonisasi tersebut, Kepala Bagian Hukum Kabupaten OKU Selatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan. Lalu dari Kanwil Kemenkumham Sumsel hadir Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Zainul Arifin dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan.