Jenewa - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss. 

Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.       

"Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat," kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023).

Ia menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.

"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yasonna.

Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.

"Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI," ungkapnya.

Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.

Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.

Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini. 

Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.

Sementara itu ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mendukung pemajuan Kekayaan Intelektual global, dari Sumsel kata Ilham Masyarakat semakin sadar pentingnya mendaftarkan hasil karya/temuannya melalui Kemenkumham sehingga mendapat legalitas secara hukum. 

“Mereka akan dilindungi dari hal-hal tidak diinginkan seperti plagiarism”, jelasnya.

Menurut Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, kesadaran tersebut tumbuh seiring dengan upaya jemput bola yakni sosialisasi yang telah dilakukan jajarannya.

Sebagai contoh, lanjutnya, kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic yang diadakan pada bulan Mei lalu, berhasil menyerap 32 pendaftar layanan KI bagi masyarakat Sumsel. Belum lagi kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah yang menggandeng para pelaku UMKM di Sumsel.

Selain itu, pihaknya terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu pemerintah daerah hingga perguruan tinggi melalui fasilitas Klinik KI. Sinergitas tersebut diwujudkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama dengan PT, Bappeda, Litbang, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota.

*Palembang.* Setelah resmi dikukuhkan sebagai Ketua Federasi Kempo Indonesia (FKI) Wilayah Sumatera Selatan pada bulan Maret lalu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, terus aktif melakukan berbagai program dan kegiatan. Salah satunya dengan menginstruksikan jajarannya agar mengikuti pelatihan bela diri Kempo. 

Dr. Ilham Djaya selaku Ketua FKI Wilayah Sumsel periode 2023-2027 mengatakan bahwa saat ini telah dibuat pusat latihan Kempo di beberapa lokasi di wilayah Sumsel. Sejak Januari hingga April, telah dilaksanakan latihan rutin di beberapa titik, seperti Graha YPI Abadiyah Palembang, Graha Puri Tanjung Asri Palembang, Graha Budosin Palembang, Graha Arjuna Prabumulih, Graha BNNK Kayuagung.

"Mei lalu telah dibuka latihan perdana di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang yg diikuti sebanyak 55 Kesatria, lalu Juni dibuka latihan perdana di LPKA Klas I Palembang sebanyak 63 Kesatria dan latihan perdana di Kanim Kelas I TPI Palembang sebanyak 35 Kesatria," jelas Ilham.

Lebih lanjut, sebagai upaya Kakanwil Kemenkumham Sumsel dalam membina fisik dan keterampilan bela diri jajaran, ia berencana membuka cabang latihan Kempo di halaman Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel. "Kami berencana menggelar latihan kempo untuk pegawai Kanwil setiap Jumat, seminggu sekali. Dipilih hari Jumat karena waktu yang pas dengan kegiatan Kumham Sehat Kumham Produktif, yakni berolahraga bersama," lanjutnya. 

"Jadi tidak terbatas hanya untuk pegawai Lapas dan Imigrasi, tapi juga untuk pegawai Kantor Wilayah yg sering berada depan komputer selama berjam-jam. Olahraga kempo dapat membakar kalori, menyehatkan jantung, serta memperkuat kekuatan otot dan tulang. Terlepas dari tujuan utamanya adalah untuk bela diri," ungkap Ilham. 

Kempo adalah salah satu seni beladiri Jepang yg terbagi menjadi dua, yaitu Goho dan Juho. Goho adalah teknik bela diri yang bersifat keras, memuat unsur berupa pukulan, tendangan, dan tangkisan. Juho merupakan teknik yang bersifat lunak, memuat unsur berupa bantingan, kuncian, tangkapan dan lemparan. Teknik Juho sangat efektif untuk menjatuhkan lawan, dan tidak menguras banyak tenaga. Teknik ini bisa mematahkan bagian tubuh lawan karena berfokus pada titik kelemahan manusia.

*Palembang.* Guna mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya membuka secara resmi kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2023, Rabu (5/7), bertempat di Hotel Wyndham Palembang.

Dikatakan Ilham, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yakni Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

“Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh instansi pemerintah. Ini adalah salah satu upaya kita selaku jajaran Kemenkumham RI dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kali berturut-turut,” ujarnya.

Kakanwil Ilham Djaya memberikan apresiasi kepada operator keuangan karena telah bekerja secara maksimal. Ia juga minta Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan atensi dan perhatian khusus kepada operator keuangan, jangan biarkan mereka berjalan sendiri dan harus berkolaborasi.

“Koordinasi dan sinergitas adalah yang utama. Beberapa hari lagi, kita akan mengikuti rekonsiliasi nasional. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan mencapai tujuan, yaitu laporan keuangan dan BMN yang berkualitas,” tegas Ilham.

Mantan Kalapas Merah Mata Palembang itu juga mengajak jajaran agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Ia mengimbau para KPA agar dapat merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral.

Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2023 berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 5 s.d. Juli 2023, dengan peserta sebanyak 70 orang terdiri dari Operator Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumatera Selatan.

Turut hadir Kepala DJPB Sumsel, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sumsel Idris, Kepala Bagian Umum, Tri Purnomo selaku Panitia Penyelenggara yang menyampaikan laporan kegiatan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Sumsel, serta tim Pendamping dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengikuti secara secara virtual.

Palembang - Dalam rangka menjalin komunikasi dan meningkatkan sinergi antar instansi vertikal, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya melaksanakan audiensi dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Selatan, Yuniar Hikmat Ginanjar, bertempat di Ruang Rapat Kanwil BPN Sumatera Selatan. Selasa (04/07).

Dalam audiensi tersebut, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya mengucapkan terima kasih atas penerimaan Kakanwil BPN/ATR Provinsi Sumsel. Selanjutnya Juga disampaikan adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kanwil Kemenkumham Sumsel yang yang masih memliki permasalahan terkait belum terbitnya sertifikat tanah.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan “Selain bersilaturahmi, kunjungan ini juga dalam rangka membicarakan terkait pengajuan sertifikat tanah yang sudah dan akan diajukan oleh Kemenkumham Sumsel yang selama ini dibantu oleh BPN Sumsel,” ungkap Kakanwil.

“Maka dari itu kami meminta dukungan dalam hal pendataan pertanahan Lapas Kelas IIB Muara Enim, Rutan Klas IIB Baturaja, Bapas Kelas II Lahat,dan Kanim Kelas I TPI Palembang yang masih belum sepenuhnya menjadi hak milik Kanwil Kemenkumham Sumsel,” jelas Ilham.

Sementara itu, Kakanwil BPN Sumsel, Yuniar Hikmat Ginanjar mengucapkan terimakasih atas kehadiran Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya beserta jajaran. 

Kakanwil BPN Sumsel menyampaikan bahwasanya point-point yang disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya akan segera diselesaikan. 

“Terkait permasalahan sertifikat tanah yang masih dalam proses, BPN sudah melaksanakan proses penyelesaian secara bertahap. Dengan adanya pertemuan ini diharapkan komunikasi dapat berjalan intens untuk menyelesaikan proses sertifikat tanah yang dimiliki Kemenkumham Sumsel,” ujar Yuniar.

Melalui audiensi ini, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya berharap dapat meningkatkan sinergitas antara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumsel dan Kanwil BPN Provinsi Sumsel sebagai instansi vertikal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan.