Palembang. Tim Penilai Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal Kemenkumham melakukan verifikasi lapangan terhadap kondisi layanan serta fasilitas sarana dan prasarana di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Rabu (30/8). Penilain ini menjadi salah satu dasar dalam kontestasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Tim Penilai Mandiri mengawali verifikasi lapangan dengan meninjau ruangan dan fasilitas yang ada di Lapas Perempuan Palembang, mulai dari parkir, alur layanan, toilet dan ruang tunggu pengunjung, ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), blok hunian warga binaan, ruang perpustakaan, Wartelsuspas, Dapur hingga Bimker. TPM memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dan benar.
"Dari pantauan di lapangan, kami mengapresiasi berbagai perubahan yang dilakukan oleh jajaran Lapas Perempuan Palembang, terutama dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat maupun warga binaan,” tutur Yon Sumitro selaku pengendali teknis TPM Inspektorat Jenderal Kemenkumham.
Menurutnya, layanan di Lapas Perempuan Palembang mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah dan transparan, mengingat banyaknya inovasi tusi yang telah diciptakan. “Apalagi Lapas Perempuan Palembang ini sudah berproses hampir 5 tahun dalam pembangunan Zona Integritas, saya rasa sangat patut diapresiasi ya,” lanjutnya.
Selanjutnya, TPM juga melakukan interview pegawai atas layanan satker, pemenuhan hak WBP, reward, & punishment, serta pengelolaan bimker. Selain itu juga dilakukan pendalaman-pendalaman terhadap inovasi pelayanan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima layanan.
“Inovasi unggulan SI-INA (Sistem Informasi SI-INA) menjadi andalan Lapas Perempuan Palembang dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi publik dalam hal pembinaan dan pemberian program serta hak-hak narapidana,” pungkas Sumitro.
Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Palembang, Ike Rahmawati yakin pihaknya akan meraih predikat WBK. "Insya Allah berkat kerja keras dan komitmen seluruh pegawai, kami yakin bisa memperoleh predikat WBK," harapnya.
Terkait beberapa rekomendasi dari TPM, Ike mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjutinya sesegera mungkin. “Beberapa catatan tentu akan segera kami tindak lanjuti, karena ini merupakan bentuk komitmen kami melakukan reformasi birokrasi yang menjadi amanat Presiden dan Menkumham Yasonna H Laoly,” tutup Ike.
Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang termasuk dalam 4 (empat) satuan kerja di jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel yang sedang mengikuti verifikasi lapangan oleh TPM. Verifikasi lapangan merupakan lanjutan dari kegiatan wawancara yang digelar secara online pada beberapa waktu lalu. Hal itu dilakukan untuk mengecek keterpaduan data dan pemaparan yang disampaikan pada sesi wawancara dengan keadaan nyata di lapangan.
