Palembang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya, pada Minggu (2/7), menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2023 Kemenkumham terus mengoptimalkan capaian kinerja pada bidang Administrasi Hukum Umum (AHU).
"Hingga pertengahan 2023, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pada layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) telah mencapai angka Rp6.690.000.000," kata Ilham, mengutip data per 23 Juni 2023.
Menurutnya, bidang AHU telah memberikan pelayanan yang maksimal. Salah satu layanan yang paling mendominasi yaitu layanan Jaminan Fidusia dengan total 81.483 permohonan. Secara rinci, layanan Fidusia yang diberikan yaitu 80.361 pendaftaran, 345 perubahan, dan 777 penghapusan.
"Capaian lain yaitu pada Permohonan Badan Hukum yang mencapai 4.553 permohonan. Angka ini didominasi oleh pendaftaran Perseroan Terbatas sebanyak 1.575 dan Perseroan Perorangan sebanyak 1.000. Adapun permohonan lain meliputi pendaftaran Yayasan, Perkumpulan, CV, Firma, dan Persekutuan Perdata," jelas Ilham.
Kakanwil Ilham Djaya juga menambahkan bahwa pada bidang AHU juga telah menerima sebanyak 523 Permohonan Kewarganegaraan pada semester pertama 2023. Ia mengatakan permohonan tersebut terkait dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, meliputi 56 permohonan terkait Kewarganegaraan Ganda (Pasal 6), dan juga permohonan mengenai status Kewarganegaraan pada anak yaitu sebanyak 465 permohonan (Pasal 23) dan juga 2 permohonan (Pasal 23 huruf C).
Kakanwil Ilham Djaya pun berkomitmen akan terus mendorong capaian kinerja AHU melalui berbagai program dan kegiatan yang sejalan dengan realisasi anggaran yang telah diperuntukkan melalui Subbidang Layanan AHU pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel.
