Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya tak henti-hentinya mendorong jajaran untuk mempercepat implementasi hukum dan HAM dalam pelaksanaan tusi sehari-hari. Hal tersebut dikatakannya ketika memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Senin (3/7), bertempat di aula kanwil setempat.
“Terlebih setelah ditunjuknya Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang baru dikarenakan pejabat lama telah memasuki masa purnabhakti per 1 Juli 2023. Maka saya minta Bapak Kepala Divisi Administrasi, Idris, selaku Plt. Kadivyankum agar segera berkoordinasi dengan jajaran guna percepatan kinerja,” ujar Kakanwil Ilham.
Dihadapan Kakanwil dan Plt. Kadivyankumham, secara berturut-turut para Kepala Bidang di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumsel memaparkan rencana kegiatan dan anggaran untuk periode semester II tahun 2023 ini.
Kakanwil Ilham Djaya merespon setiap rencana kegiatan yg dipaparkan dengan cermat. Ia juga menekankan agar dalam pelaksanaan tusi mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat dan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Rencana kegiatan ini bukan sekedar agenda dan menggugurkan kewajiban saja, tetapi harus ada implementasi dan dampaknya kepada masyarakat, apalagi bisa menjadi pendorong dalam memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM),” tutur Ilham.
Selain itu, Ilham juga mendorong jajarannya untuk meningkatkan capaian PNBP agar melewati target. “Pada tahun 2022, capaian PNBP layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) sebesar 12M dan PNBP Layanan Kekayaan Intelektual 1,6M. Pertengahan 2023 ini, PNBP AHU baru mencapai angka 6,8M dan PNBP KI 900 juta. Sisa 6 bulan lagi harus kita kejar sehingga bisa melebihi capaian 2022,” lanjutnya.
Dikatakan Ilham, Kanwil Kemenkumham Sumsel memiliki beberapa kegiatan besar yang harus dicapai ditahun 2023. “Program divisi pelayanan hukum dan HAM selanjutnya adalah pengharmonisasian rancangan peraturan perundang-undangan daerah. Agar Perancang UU Kanwil senantiasa memiliki pemahaman teknis yang memadai dalam melakukan harmonisasi, maka harus ditingkatkan pengetahuannya. Bisa melalui Bimtek, Workshop atau hal lain,” ungkap sosok yang telah menjabat sebagai Kakanwil 5 kali tersebut.
Kepala Divisi Administrasi, Idris, selaku Plt. Kadivyankumham Kanwil Kemenkumham Sumsel, menyampaikan bahwa dirinya siap berkinerja selaku pejabat baru di Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Ia juga siap berkoordinasi dengan jajaran demi percepatan kinerja.
“Divisi Pelayanan Hukum dan HAM ini adalah divisi pencetak PNBP terbesar, dengan anggaran kegiatan yang besar pula. Maka saya mengimbau semuanya agar melaksanakan serapan anggaran secepat mungkin, dengan efek kpd masyarakat sebesar mungkin,” pesan Idris.
Idris juga mendorong jajaran divisi yankumham, agar mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan atensi dari Gubernur Sumatera Selatan, yakni terkait Pembentukan Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum), Penyuluhan Hukum Keliling, Pembentukan Kabupaten/Kota Peduli HAM, hingga pembentukan UPT dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM.
