Palembang. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan Presiden RI kepada instansi pemerintah yang telah berkomitmen mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan KKN.
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan telah berkomitmen melakukan hal tersebut, dibuktikan dengan digelarnya Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Senin (15/5) di aula Kanwil Sumsel.
Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Sumsel telah memperoleh predikat WBK di tahun 2021, dan di tahun 2023 ini berproses menuju WBBM. Kegiatan Evaluasi WBBM dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya dan diikuti seluruh Tim Kerja Pembangunan ZI Kantor Wilayah yang tampil meriah dengan atribut pakaian adat Palembang. Hadir sebagai evaluator, Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal dipimpin langsung oleh Agung Natanael selaku Pengendali Teknis, Hafidz selaku ketua tim dan 2 (dua) anggota tim.
Dihadapan tim evaluator, Kakanwil Ilham Djaya menjelaskan secara lugas dan jelas terkait 6 (enam) Area Peruban Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM. Beberapa perubahan pada segi peningkatan kualitas pelayanan publik, inovasi dalam pelayanan yang dibuat dari latar belakang hingga manfaat yang diterima langsung oleh masyarakat, perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana di Kantor Wilayah Sumatera Selatan.
“Di tahun 2023 ini, kami tidak banyak menciptakan aplikasi. Kami berfokus pada arahan Menteri Keuangan bahwa banyak aplikasi yang membuat boros anggaran. Disini kami berupaya melakukan integrasi dgn aplikasi instansi lain, yaitu cukup menempel dgn aplikasi instansi Kementerian/Lembaga lain yg sudah ada,” ujar Ilham.
Dikatakan Kakanwil Ilham, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Kanwil Bea Cukai Sumbagtim terkait fasilitasi UMKM daftar kekayaan intelektual dan perseroan perorangan di web DJBC Sumbagtim. “Kami telah mengintegrasikan layanan Kekayaan Intelektual dan Perseroan Perorangan di web djbc sumbagtim, yaitu ukme.kemenkeu.go.id,” lanjutnya.
Ilham memaparkan bahwa banyak aplikasi yang ada di Kemenkumham tidak tersosialisasi dengan baik. Maka dari itu pihaknya tidak membuat aplikasi baru, cukup integrasi dengan K/L lain. “Inovasi itu tidak harus aplikasi karena sudah sangat banyak. Kita fokusnya mensosialisasikan aplikasi yang telah ada agar dapat digunakan masyarakat secara menyeluruh,” paparnya.
Lebih lanjut, Kakanwil Ilham Djaya juga ‘menjual’ inovasi unggulan Kanwil Kemenkumham Sumsel yaitu SIGAP Sumsel. Aplikasi yang memfasilitasi mahasiswa dan siswa yang akan magang dan penelitian tidak perlu lagi ke Kantor Wilayah, semua administrasi permohonan, penyerahan laporan dan pengambilan sertifikat dpt dilakukan dimana saja dan kapan saja melalui SIGAP.
“Inovasi ini pertama di Sumatera Selatan dan sempat ingin direplikasi oleh Kanwil Babel, akan tetapi kami tolak dulu karena masih terkendala hak cipta,” tegas Ilham.
Tujuan Utama dari Pembangunan Zona Integritas adalah mampu mengembangkan budaya kerja anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Segala program kerja dan inovasi pelayanan bukan semata untuk meraih predikat WBBM, tetapi lebih berorientasi pada upaya jajaran dalam memberantas praktik korupsi. "Selain mencegah KKN, ini juga bentuk komitmen kita bersama untuk mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan melayani," pungkasnya.
Tim Evaluator TPI sangat mengapresiasi apa yang telah dipaparkan oleh Kakanwil. “Terkhusus untuk inovasi Kemenkumham Sumsel, sangat kami apresiasi. Biasanya di Kanwil lain mengangkat isu yang sudah biasa, tapi di Sumsel beda. Ini merupakan nilai plus,” ungkap Agung selaku Pengendali Teknis.
TPI juga menyampaikan harapan agar seluruh jajaran Kemenkumham Sumsel tetap melaksanakan pembangunan Zona Integritas dengan semaksimal mungkin sehingga menghasilkan capaian yang optimal dalam pelaksanaan pembanguan ZI yang akan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik, kinerja organisasi yang bebas korupsi, efisiensi, dan berdampak luas terhadap kemajuan organisasi Kemenkumham.
“Kami akan memberikan beberapa catatan dan rekomendasi penting agar segera ditindaklanjuti oleh jajaran Kemenkumham Sumsel. Semoga kedepannya bisa masuk usulan untuk dilakukan penilaian WBBM oleh Tim Penilai Nasional, yaitu Kemenpan RB,” tutup TPI.
