Palembang. Dalam rangka menyemarakkan Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Hari Dharma Karya Dhika ke-78, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan kembali menggelar Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di Wilayah mengenai Perseroan Perorangan, Kamis (3/8), bertempat di Hotel Emilia Palembang.

Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kemenkumham Sumsel, Idris, saat membuka kegiatan menjelaskan bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal AHU telah meluncurkan terobosan baru dengan menghadirkan entitas Perseroan Perorangan dengan tanggung jawab terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

"Perseroan Perorangan atau PT Perorangan adalah bentuk Perseroan Terbatas yang bisa didirikan oleh satu orang tanpa besaran modal minimal, dengan menyasar UMKM dalam upaya menyokong peringkat kemudahan berusaha di Indonesia," ujar Idris dihadapan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang hadir sebagai peserta.

Idris berkeyakinan bahwa pelaku UMKM dapat menjadi motor penggerak dalam menumbuhkan perekonomian negara. Hal itu didasarkan karena pelaku UMKM lebih mengedepankan ide-ide kreatif serta lebih survive untuk memasarkan produknya.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, jumlah pendaftaran Perseroan Perorangan di Sumatera Selatan tahun 2022 mencapai 1.259 orang yang semula  targetnya hanya 77. "Per 1 Agustus 2023 ini, jumlah pendaftar perseroan perorangan mencapai angka 2.633 orang. Kami optimis angka ini akan terus meningkat," lanjut Idris.

Pendaftaran Perseroan Perorangan dapat dilakukan dimana pun karena layanannya bersifat daring/ online. Adapun persyaratannya pun sangat mudah yaitu orang perorangan, WNI berusia minimal 17 tahun, KTP, NPWP, dan Cakap Hukum.

Pada sosialisasi Perseroan Perorangan ini, hadir langsung narasumber dari Bank Rakyat Indonesia yaitu Pemimpin Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, diwakili Funding and Transaction Manager, M Firdaus.

"Hal ini karena berdasarkan masukan dari pelaku usaha yang telah mendaftar Perseroan Perorangan terdapat kendala sewaktu mau menyetorkan modal dasar yang telah ditetapkan dalam Perseroan Perorangan yang oleh pihak Bank dimintakan Akta Notaris, padahal pada pendirian Perseroan Perorangan ini tidak menggunakan Akta Notaris," ungkap Mantan Pimpinan Sekretariat Jenderal Kemenkumham tersebut.

Selain itu, hadir pula secara virtual, Direktur Perdata Ditjen AHU diwakili Analis Hukum Ahli Muda, Adi Kurniawan, yang membawakan materi mengenai tata cara pendaftaran Perseroan Perorangan melalui laman https://ptp.ahu.go.id/

Kegiatan Sosialisasi Layanan AHU di Wilayah mengenai Perseroan Perorangan ini menjadi salah satu rangkaian Expo Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Sumsel di Palembang Indah Mall pada tanggal 4 s.d. 6 Agustus 2023 yang menghadirkan berbagai layanan.

Palembang – Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya senantiasa mendorong jajarannya agar semangat dalam bekerja dengan menunjukkan kinerja dan pelayanan prima. Hal tersebut diungkapkan oleh Ilham Djaya Ketika memimpin Rapat Internal bersama dengan Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sumsel, bertempat di ruang teleconference Kanwil setempat, (2/8).

Dijelaskan oleh Herdaus selaku Kepala Divisi Keimigrasian, bahwa Divisi Keimigrasian melalui dua satuan kerjanya yaitu Kantor Imigrasi TPI Kelas I Palembang dan Kantor Imigrasi Non TPI Kelas II Muara Enim telah berhasil melakukan pencapaian gemilang mulai dari penerbitan dokumen keimigrasian bagi WNI dan WNA hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Dua satuan kerja telah melakukan pencapaian dengan indikator penerbitan dokumen bagi WNI, yaitu Kanim Palembang sebanyak 28.703 paspor dan Kanim Muara Enim sebanyak 11.002 paspor sehingga total 39.705 dokumen paspor. Selain itu, Dokumen Keimigrasian bagi WNA dengan dokumen Izin Tinggal Kunjungan (ITK), Izin Tinggal Terbatas (ITAS), Izin Tinggal Tetap (ITAP) masing masing sebanyak: 131 ITK, 328 ITAS, 14 ITAP bagi Kanim Palembang dan 543 ITK, 310 ITAS, dan 0 ITAP bagi Kanim Muara Enim,” ujar Herdaus.

Dengan jumlah Sumber Daya Manusia Keimigrasian di Sumatera Selatan sebanyak 186 orang, Kadiv Keimigrasian mengajak kepada seluruh jajarannya untuk memperhatikan sikap berorientasi pada pelayanan. Selain itu, Herdaus menekankan untuk mendukung kebijakan keimigrasian dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui pengiriman PMI secara non prosedural.

Berdasarkan Pasal 89 UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat 2, bahwa terdapat 2 tindakan preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. 

“Upaya preventif dapat dilakukan dengan penyuluhan, kerja sama, pertukaran Informasi, security feature DPRI, serta integritas dan pengamanan dokumen. Disamping itu, perlunya melakukan Upaya represif dengan penyidikan terhadap pelaku TPPO, TAK, dan kerja sama penyidikan TPPO dengan instansi lain,” terang Kadiv Keimigrasian.

Terhadap pencapaian kinerja sepanjang Semester Pertama Tahun 2023, Kakanwil Kemenkumham mengapresiasi kinerja Kepala Divisi Keimigrasian dan jajaran yang telah berkinerja Semakin PASTI dan selaras dengan keinginan publik.

Selanjutnya, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr Ilham Djaya juga turut menyoroti dan concern terhadap pencegahan TKI non prosedural. Dengan melakukan perumusan strategis pencegahan bersama divisi keimigrasian. Mulai dari memperketat penerbitan dokumen perjalanan, menunda keberangkatan WNI yang diduga calon TKI di TPI, serta meningkatkan Koordinasi dengan stakeholders.

“Sebagai perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Kanwil Kemenkumham Sumsel melalui Divisi Keimigrasian memiliki beberapa peran diantaranya yaitu: merancang PKS dengan instansi lain, memastikan pelayanan publik tersertifikasi berbasis HAM. melakukan pengawasan dan pengumpulan bahan keterangan, dukungan manajemen kepada Satker Imigrasi, bantuan Hukum, serta monitoring dan evaluasi” terang Mantan Kalapas Merah Mata itu.

Demi kesuksesan dari program yang akan telah disampaikan tersebut, Ilham menutup rapat tersebut dengan berpesan kepada seluruhnya untuk menjaga kebersamaan dan kekompakan dari para pegawai dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsinya.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian Junior Manerep Sigalingging, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Muhammad Novyandri, Kepala Sub Bidang Intelijen Keimigrasian Joko Widodo, Kepala Sub Bidang Perizinan Keimigrasian Alfin Maulana, Kepala Bagian Program Dan Humas Yulizar, Kepala Sub Bidang Humas RB TI Hamsir, Dan Kepala Sub Bidang Program Dan Pelaporan Dedy Zulian

Palembang. Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan penyuluhan hukum serentak sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di 6 (enam) titik wilayah Sumatera Selatan, Rabu (2/8).

Enam titik tersebut antara lain wilayah Palembang yaitu di Kecamatan Sako, Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan Bukit Sangkal dan Kelurahan Plaju Darat. Lalu di Desa Sungai Batang Kabupaten Banyuasin dan Desa Battu Winangun Kabupaten OKU. 

Penyuluhan hukum dilakukan secara serentak oleh Penyuluh Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) daerah. “Adapun Pemberi Bantuan Hukum yang terlibat yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Palembang yang melakukan sosialisasi di kelurahan Bukit Sangkal dan Plaju Darat, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin di Desa Sungai Batang, serta Yayasan Bantuan Hukum Geradin Baturaja yang melakukan penyuluhan di Desa Battu Winangun,” tutur Ilham.

Penyuluhan yang mengangkat tema Arah Baru Pidana Indonesia ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait KUHP Nasional yang baru saja disahkan, guna mewujudkan kesadaran hukum nasional.

“KUHP adalah sebuah simbol peradaban suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sehingga dibangun dan dibentuk dengan mengedepankan prinsip nasionalisme dan melibatkan partisipasi aktif  menggunakan Paradigma hukum pidana modern, yaitu Keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif,” lanjutnya.

Dijelaskan Kakanwil Ilham, bahwa keberhasilan atas perumusan KUHP baru tentu tidak berhenti sampai dengan diundangkannya saja, mengingat KUHP Nasional baru berlaku tahun 2026, sehingga terdapat masa transisi selama 3 (tiga) tahun sebelum mulai diberlakukan. Maka dari itu, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui dan memahami KUHP baru itu sendiri.

Dalam penyampaian materi mengenai UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP oleh Penyuluh Hukum Kemenkumham Sumsel, masyarakat sangat antusias mengikutinya. Terlebih ketika narasumber membahas pasal-pasal krusial dalam KUHP seperti pidana mati, pidana memiliki kekuatan gaib, pidana penghinaan presiden, dan pidana kasus perzinahan.

Tampak hadir dalam penyuluhan tersebut Camat Sako Amiruddin Sandy, Camat Bukit Kecil, Alexander, para perangkat desa/kecamatan, serta Kepala Bidang Hukum, Ave Maria Sihombing, Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIH, Vonny Destika Sari dan para fungisional Penyuluh Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel.

“Penguatan pemahaman masyarakat mengenai materi muatan di dalam KUHP diharapkan membangun ekosistem masyarakat yang paham hukum, sadar hukum, serta mampu mengimplementasikan aspek kepatuhan dan budaya hukum di dalam kehidupan bermasyarakat,” tutup Kakanwil Ilham Djaya.

Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) dilaksanakan pada 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyuluhan tersebut melibatkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan PBH di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham dan dihadiri oleh 7.800 peserta. Penyuluhan ini dalam rangka menyemarakkan Hari Lahir Kemenkumham Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78 tahun 2023.

Palembang. Dalam rangka menyemarakkan Hari Lahir Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke-78, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menggelar kegiatan Penyuluhan Hukum serentak tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Rabu (2/8).

Kegiatan Penyuluhan Hukum Serentak (Luhkumtak) kali ini dilaksanakan pada 78 titik Kantor Wilayah dan 78 titik Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyuluhan tersebut melibatkan tenaga fungsional penyuluh hukum dan PBH di 33 Kantor Wilayah Kemenkumham dan dihadiri oleh 7.800 peserta.

Kegiatan dibuka secara virtual oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham RI, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana. Ia menyampaikan bahwa KUHP baru ini menandai perubahan besar dalam paradigma hukum pidana di Indonesia.

Dijelaskan Kepala BPHN tersebut, proses pembentukan KUHP bukanlah perjalanan yang singkat. Sejak digagas pada tahun 1963, KUHP mengalami transformasi yang matang hingga mencapai titik penting dengan disahkannya pada 6 Desember 2022. Dalam momen bersejarah tersebut, Indonesia akhirnya memiliki produk hukum buatan bangsa, yang berakar pada nilai-nilai Pancasila.

“Sejalan dengan semangat KUHP baru, kami berkomitmen untuk memberikan pemahaman yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah berencana memaksimalkan proses sosialisasi selama 3 tahun sebelum KUHP baru diberlakukan secara menyeluruh,” tambah Widodo.

KUHP baru memanfaatkan prinsip hukum pidana modern, yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif, dan rehabilitatif. “Pembaruan KUHP juga mengacu pada lima misi, yaitu dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, konsolidasi/rekodifikasi hukum pidana, adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi serta modernisasi,” pungkas Widodo ketika membuka acara di Jakarta.

Widodo mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk nyata peran serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selama 78 tahun berkontribusi dalam membangun negeri, dalam rangka memperingati Hari Dharma Karya Dhika ke-78 tahun 2023.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, Dr. Ilham Djaya menjelaskan bahwa pihaknya juga turut berpartisipasi dalam penyuluhan hukum serentak tersebut.

“Di Sumsel sendiri dilaksanakan di 6 (enam) titik, yaitu di wilayah Palembang antara lain Kecamatan Sako, Kecamatan Bukit Kecil, Kelurahan Bukit Sangkal dan Kelurahan Plaju Darat. Lalu di Desa Sungai Batang Kabupaten Banyuasin dan Desa Battu Winangun Kabupaten OKU. Penyuluhan dilakukan secara serentak oleh Penyuluh Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum (PBH),” tutur Ilham.