Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Wisuda Purnabakti Pengayoman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023, Senin (7/8). Kegiatan ini merupakan rangkaian memperingati Hari lahir Kemenkumham ‘Hari Dharma Karya Dhika’ Ke-78, yang dilaksanakan secara virtual dan terpusat dari Graha Pengayoman Kemenkumham. 

Wisuda diikuti oleh 1.228 Purnabakti Pengayoman dengan periode pensiun TMT 1 September 2022 sampai dengan 1 Agustus 2023, dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham berpesan kepada wisudawan/wisudawati untuk menjaga nama baik dan kehormatan institusi.

“Purnabakti bukan berarti selesai melakukan pengabdian, saya berharap Bapak/Ibu sekalian tetap menjalin komunikasi yang baik dengan para senior”, tegasnya.

Para Purnabakti, diberikan penghormatan atas pengabdian, prestasi kerja dan darmabakti di Kemenkumham melalui prosesi pelepasan dengan pedang pora.

Sementara itu dari aula Kanwil Sumatera Selatan, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya mewisuda sebanyak 13 orang purnabakti. Diantaranya 3 purnabakti dari Kantor Wilayah, 3 dari Bapas Kelas I Palembang, 2 dari LPKA Kelas I Palembang, 2 dari Rutan Kelas I Palembang, 1 dari Rupbasan Kelas I Palembang, 1 purna Lapas Kelas I Palembang, dan 1 purnabakti dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

Secara serentak, Kakanwil Ilham Djaya turut melakukan Pengalungan Medali Purnabakti dan Pemberian Tabung Wisudawan. Ilham Djaya menyampaikan ucapan selamat kepada mereka yang memasuki masa pensiun dan berharap agar silaturahmi tetap terjalin melalui kegiatan yang melibatkan Ikatan Keluarga Purnabakti Pengayoman Sumsel.

“Selamat memasuki masa Purnabakti dan melanjutkan pengabdian yang baru di tengah Masyarakat. Semoga rekan-rekan semua sehat dan bahagia”, tutup Ilham Djaya.

Turut menyaksikan kegiatan ini, Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Divisi Keimigrasian Herdaus, Kepala Unit Pelakasana Teknis se-kota Palembang serta pejabat administrator dan fungsional di lingkungan Kemenkumham Sumsel.

Palembang. Expo Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan resmi ditutup. 

Kepala Divisi Keimigrasian, Herdaus mengatakan, kegiatan ini menarik antusias pengujung yang meramaikan berbagai stand maupun menikmati rangkaian acara .

“Selama tiga hari penyelenggaraaannya, expo ini menjangkau tiga ribu lebih pengunjung mall per hari, yang memadati booth-booth yang di sediakan oleh panitia”, ujar Herdaus saat menutup kegiatan, (6/8).

Disampaikan Herdaus, Expo Pelayanan Publik Kanwil Kemenhumham Sumsel 2023 ini dilaksanakan guna lebih mendekatkan diri kepada masyarakat luas didalam memberikan pelayanan meliputi Layanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Perseroan Perorangan, Layanan Paspor Merdeka, Layanan Konsultasi hukum dan HAM. 

Acara ini juga dimeriahkan dengan Talkshow mengenai layanan Pemasyarakatan dan Keimigrasian Kemenkumham Sumsel, pameran produk UMKM, pameran karya WBP layanan perbankan, berbagai Hiburan dan perlombaan.

Terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Dr. Ilham Djaya mengucapkan terimakasih atas partisipasi masyarakat Sumatera Selatan pada expo yang digelar sebagai rangkaian HUT Kemenkumham (HDKD) ke-78 ini.

Selama acara ini, panitia mencatat terdapat 16 Pendaftaran Perseroan Perorangan, 10 pendaftaran Kekayaan Intelektual, 78 permohonan paspor, dan 20 UMKM pendaftar e-katalog Kanwil Kemenkumhan Sumsel.

Selain itu, lanjut Kakanwil, layanan konsultasi juga diminati. Untuk konsultasi merek dan hak cipta ada 40 orang, dan 10 konsultasi permasalahanHAM.

Seiring dengan meningkatnya pemohon layanan Kemenkumham Sumsel selama expo, jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pun naik signifikan.

Disampaikan Ilham Djaya, Untuk Pendaftaran Perseroan Perorang misalnya, per 1 Agustus berjumlah 2.633 dengan PNBP AHU Rp. 7.835.000.000. Kemudian pada 5 Agustus 2023 menjadi 3.042 pendaftar dengan PNBP Rp. 8.124.300.000.

“Sementara untuk Pendaftaran KI yakni cipta, merek, paten, Ki komunal dan desain industri, per 1 Agustus sebanyak 1.844. Lalu Per 5 Agustus menjadi 1.933 permohonan dengan total PNBP 1.192.250.000”, tambahnya.

Pada penutupan ini, diumumkan para pemenang perlombaan diantaranya fashion show, karaoke serta fotography. Turut hadir pada penutupan Expo, Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Unit Pelaksana Teknis dan jajaran pegawai di lingkungan Kemenkumham Sumsel.

Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan menurunkan tim Kantor Imigrasi Kelas I Palembang dan Kantor imigrasi Kelas II Muara Enim untuk membuka layanan pembuatan paspor di mal.

"Guna mendekatkan layanan kepada masyarakat, kami membuka layanan paspor di Palembang Indah Mal pada 4 - 6 Agustus 2023," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya di Palembang, Minggu.

Menurut dia, masyarakat di Sumatera Selatan khususnya Palembang tidak perlu repot datang mengantre ke Kantor Imigrasi hanya untuk membuat paspor.

"Selama dibukanya layanan itu masyarakat diminta memanfaatkannya untuk membuat paspor baru dan penggantian buku /perpanjangan masa berlakunya," ujarnya.

Dia menjelaskan, pihaknya bersama jajaran berupaya menghadirkan layanan di akhir pekan dengan harapan masyarakat yang berhalangan di hari kerja bisa mendapat kesempatan untuk mengurus paspor.

Kegiatan yang bertajuk "Layanan Paspor Merdeka" itu termasuk dalam salah satu rangkaian Ekspo Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Sementara itu Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkumham Sumsel Herdaus mengungkapkan dibuka 78 kuota permohonan paspor pada layanan tersebut. 

"Masyarakat bisa mendapatkan kuota pelayanan paspor dengan mendaftar di aplikasi M-Paspor", ungkapnya. 

Lebih lanjut Herdaus menambahkan jika Layanan yang dibuka di mall hanya berlaku permohonan paspor baru dan penggantian, tidak melayani paspor rusak/hilang.

Bagi pemohon paspor baru wajib membawa e-KTP, KK, akte kelahiran, atau ijazah sekolah atau buku nikah. Sedangkan untuk penggantian paspor cukup membawa e-KTP dan paspor lama.

Di lokasi, proses akan dilanjutkan dengan verifikasi berkas persyaratan, pengambilan data biometrik berupa foto wajah dan sidik jari serta tahap wawancara.

Layanan Paspor Merdeka digelar secara serentak oleh 126 Kantor Imigrasi seluruh Indonesia. Layanan ini menjadi bagian dari Ekspo Pelayanan Publik Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagai rangkaian kegiatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) atau Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM ke-78 tahun.

Selain pembuatan paspor, Ekspo Pelayanan Publik Kemenkumham Sumsel juga membuka layanan mengenai konsultasi hukum dan HAM, pendaftaran perseroan perorangan, pendaftaran kekayaan intelektual, dan layanan informasi seputar pemasyarakatan.

"Akan ada juga talkshow, hiburan, pameran produk UMKM, serta pameran hasil kreativitas Warga Binaan Pemasyarakatan se-Sumatera Selatan yang sangat luar biasa, seperti kopiah, tas, songket, batik, wig, dan masih banyak lagi," ujar Kakanwil Ilham.

Kakanwil Ilham Djaya menjelaskan pihaknya berupaya memberikan pelayanan terbaik selama dibukanya pelayanan paspor merdeka di mal.

Melalui pelayanan tersebut diharapkan dapat lebih mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat karena untuk membuat paspor bisa dilakukan sambil belanja atau makan-makan bersama keluarga di mal, kata Ilham.

Jakarta - Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Edward Omar Sharif Hiariej menutup secara resmi kegiatan Temu Bisnis Tahap VI di Jakarta International (JI) Expo, Jakarta, Sabtu (05/08/2023). Wamenkumham berpesan, meski kegiatan Temu Bisnis Tahap VI telah usai, akan tetapi semangat untuk berperan aktif mewujudkan belanja Produk Dalam Negeri (PDN) harus terus digelorakan. 

"Hari ini rangkaian Temu Bisnis Tahap VI telah usai, namun peran aktif kita dalam mewujudkan belanja produk dalam negeri masih terus digelorakan," ucap pria akrab disapa Eddy saat menutup Temu Bisnis Tahap VI. 

Menurut Eddy, hal ini menjadi penting karena Kementerian/Lembaga Negara merupakan konsumen barang dan jasa terbesar, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

"Sehingga mampu mewujudkan target belanja demi mendorong pertumbuhan 

ekonomi Indonesia," tutur Eddy. 

Dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, lanjut Eddy, diharapkan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta BUMN dan BUMD, dapat mengoptimalkan penggunaan APBN untuk belanja Produk Dalam Negeri sebesar 95% dari total belanja pengadaan barang dan jasa, sampai dengan akhir tahun 2023. 

"Hal ini guna mewujudkan tema Temu Bisnis Tahap VI kali ini, yang mengusung Tema 'Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri, Wujudkan Kemandirian Bangsa',” tandas Eddy. 

Temu Bisnis Tahap VI merupakan sinergisitas Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Kementerian Keuangan, yang berkolaborasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Kegiatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak Kamis lalu (3/8/2023) hingga Sabtu (5/8/2023), yang merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Berdasarkan data, pada kegiatan Temu Bisnis Tahap VI ini terdapat peningkatan transaksi sebesar 29,5 Triliun rupiah yang terdiri dari transaksi oleh Kementerian/ Lembaga sebesar 18,5 triliun rupiah dan yang dilakukan Pemerintah Daerah sebesar 11,34 triliun rupiah.

Rinciannya dari nominal 29,5 triliun rupiah tersebut, yang sudah dilakukan Pembayaran sebesar 16,13 Triliun rupiah, dan transaksi yang telah dilaksanakan kontrak dalam hal ini sedang proses pembayaran sebesar 13,4 triliun rupiah.

Diketahui sebelum dilaksanakannya road to Temu Bisnis Tahap VI, tercatat besaran transaksi PDN sebesar 420,7 triliun rupiah, dan setelah road to Temu Bisnis Tahap VI dan ICEF 2023 dilaksanakan sampai dengan berakhirnya kegiatan (9 hari) menjadi 448,8 triliun rupiah.

Selain itu, Kemenkumham secara khusus juga menyediakan layanan publik berupa layanan Paspor Merdeka, dengan jumlah Pemohon sebanyak 2.684 selama tiga hari, dan pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). 

Kemudian terdapat juga coaching clinic bidang Kekayaan Intelektual (KI), Administrasi Hukum Umum (AHU), dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Sementara Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan diwaktu yang bersamaan Kanwil Kemenkumham Sumsel juga turut membuka expo pelayanan publik di Palembang Indah Mal. 

"Kami mendekatkan layanan kepada masyarakat, seperti layanan pembuatan paspor, layanan administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, hingga pameran produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan", kata Ilham. 

Kegiatan yang berlangsung di Palembang tersebut digelar sejak tanggal 4 hingga 6 Agustus 2023.