Palembang. Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 kian meriah. Tampil memukau menggunakan pakaian adat daerah, seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti Upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, Kamis (17/8). 

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya memimpin langsung upacara. Mengenakan pakaian adat Minang, Kakanwil mengajak jajaran mengenang jasa pahlawan, menggugah semangat kebangsaan dan semangat membangun bangsa. 

"Jangan pernah melupakan sejarah. Negara ini dibangun dari berbagai suku, agama dan ras. Semuanya melebur membawa satu tujuan: Indonesia. Mari saling menghargai tanpa membeda-bedakan," ujar Ilham di lapangan upacara Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang. 

Dalam amanat tersebut disampaikan pentingnya menjunjung tinggi toleransi, mengingat akhir-akhir ini maraknya pihak-pihak yang menebar kebencian. "Kita sebagai ASN memiliki peran sebagai suri tauladan untuk masyarakat sekitar. Tunjukkan bahwa kita peduli dan menjunjung tinggi toleransi antar sesama, tanpa memandang suku bangsa maupun agama," lanjut Kakanwil Ilham Djaya ketika membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly. 

"Jadikan momentum kemerdekaan ini dengan memberikan pelayanan terbaik tanpa membeda-bedakan. Mari kita mengabdi, terus melaju untuk Indonesia maju," tutup Ilham. 

Upacara Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia itu juga diselingi dengan penyematan Satya Lencana Karya Satya, yaitu penghargaan atas pegawai yang telah menjalani tugas sebagai abdi negara selama 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun. Sebanyak 45 pegawai hadir menerima pin satya lencana dari perwakilan satuan kerja Kemenkumham di wilayah Palembang.

Palembang – Dalam rangka persiapan pelaksanaan Upacara Bendera menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 dan Upacara Hari Lahir Kementrian Hukum dan HAM Ke-78, serta Kegiatan Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI Ke-73 Tahun 2023. Kanwil Kemenkumham Sumsel menggelar rapat persiapan, Selasa (15/08).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Divisi Administrasi, Idris dan dikuti oleh seluruh Panitia yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Acara berlangsung di Aula Musi Kanwil Kemenkumham Sumsel.

Secara umum, agenda rapat membahas terkait persiapan Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI, Kegiatan Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2023 maupun upacara Hari Kemenkumham ke-78 Tahun 2023.

“Persiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan upacara HUT ke-78 RI, Kegiatan Pemberian Remisi Umum HUT Kemerdekaan RI ke-73 Tahun 2023 maupun upacara Hari Kemenkumham ke-78 Tahun 2023 sesuai ketentuan, dan sesuai pedoman teknis dari pusat dan dilaksanakan dengan sebaik baiknya dengan penuh tanggungjawab” tutur Idris.

Rapat terbatas tersebut juga membahas terkait pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya, sehingga dapat berjalan dengan efektif.

Ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya menyampaikan bahwa remisi merupakan salah satu hak setiap narapidana dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang beradab maka negara mempunyai kewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak yang dimiliki oleh narapidana dan anak. 

Kakanwil berharap penyerahan remisi 17 Agustus 2023 yang akan terpusat di Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang berjalan dengan lancar dan aman.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Divisi Administrasi Idris, Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto, Kepala Lapas Kelas I Palembang, Yulius Sahruzah, Kalapas Perempuan Palembang Ike Rahmawati.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan bersama Pemerintah Daerah Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan telah menyepakati 6 (enam) Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup) OKU Selatan, Selasa (15/8), bertempat di aula Kanwil Sumsel.

“Baru saja kami telah melakukan harmonisasi terhadap 6 raperbup OKU Selatan. Kami telah sepakat bahwa raperbup tersebut tidak bertentangan dengan peraturan tinggi ataupun sejajar dan putusan pengadilan,” ujar Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Sumsel, Ave Maria Sihombing.

Sebagai lembaga yang melakukan sinkronisasi dan harmonisasi regulasi perundang-undangan di Indonesia, Kemenkumham tidak akan melanjutkan proses regulasi apabila bertentangan dengan undang-undang.

Dijelaskan Ave, berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan untuk selalu terlibat dalam pembentukan produk hukum melalui Perancang Peraturan Perundang-Undangan.

“Ketika Kemenkumham melakukan proses harmonisasi ternyata regulasi tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang hirarkinya lebih tinggi maka regulasi itu bisa dikembalikan. Bahkan ketika Kemenkumham tidak dilibatkan dalam proses pembentukannya, maka proses pembentukan produk hukum itu itu bisa diminta dimulai dari awal,” jelas Ave.

Adapun 6 (enam) Raperbup Oku Selatan yang diharmonisasi antara lain Raperbup tentang Pakaian Tradisional Khas Daerah, raperbup Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Pencegahan Stunting, lalu raperbup tentang Standar Satuan Harga Barang Kebutuhan Tahun Anggaran 2024 dan raperbup Standar Biaya Tahun Anggaran 2024.

“Ada juga raperbup tentang Hari dan Jam Kerja Instansi dan Pegawai ASN, serta tentang Sistem Kerja ASN. Raperbup ini merupakan tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Aparatur Sipil Negara,” tutup Ave.

Turut hadir dalam kegiatan harmonisasi tersebut, Kepala Bagian Hukum Kabupaten OKU Selatan, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten OKU Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKU Selatan, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten OKU Selatan, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten OKU Selatan. Lalu dari Kanwil Kemenkumham Sumsel hadir Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah, Zainul Arifin dan para Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Palembang. Dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan akan menyerahkan remisi umum bagi narapidana dan anak.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, Senin (14/8) mengatakan, ada sebanyak 11.302 warga binaan menerima remisi, yang rencananya diserahkan oleh Gubernur Sumsel.

“untuk penyerahannya akan dilaksanakan di Lapas Perempuan Palembang. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah 11.209 narapidana dan 93 anak didik”, kata Ilham.

Lanjut Kakanwil Ilham Djaya, UPT terbanyak yang memperoleh Remisi Umum 2023 adalah Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang sebanyak 1.454 warga binaan. Kemudian Lapas Kelas II A Lubuk Linggau (1.017), Lapas Kelas II A Banyuasin (927), Lapas Kelas II B Sekayu (810), Rutan Kelas I Palembang (793) dan Lapas Narkotika Kelas II B Banyuasin (789).

Kemudian pada peringatan HUT RI tahun ini sebanyak 210 orang di antaranya menerima remisi umum dua (RU II) atau bisa langsung bebas dan kembali ke rumah karena masa hukumannya berakhir setelah dikurangi pemberian remisi.

“Kemerdekaan bangsa Indonesia wajib disyukuri bersama, tak terkecuali bagi para Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mereka diberikan apresiasi berupa pengurangan masa menjalani pidana (remisi)”, tutur Kakanwil Ilham.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Bambang Haryanto menambahkan, sebagian besar penerima remisi adalah warga binaan dengan tindak pidana Narkotika.

Adapun besaran remisi yang diberikan, mulai dari satu hingga enam bulan pengurangan. Narapidana atau anak berhak mendapatkan remisi apabila memenuhi syarat seperti berkelakuan baik, tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir. Selain itu telah menjalani pidana selama 6 bulan atau lebih, dan telah mengikuti program pembinaan dengan predikat baik.

Disampaikan Kadivpas Kemenkumham Sumsel, jumlah penghuni Lapas dan Rutan Se-Sumatera Selatan per 7 Agustus 2023 sejumlah 15.745, yakni 13.411 Narapidana dan tahanan 2.334 orang. 

“Kapasitas jumlah hunian Lapas/Rutan yang ada di Sumatera Selatan hanya 6.605 orang. Oleh karena itu pemberian remisi menjadi salah satu upaya mengurangi overcapacity”, tutup Bambang.