Palembang - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan menggelar acara syukuran memperingati Hari Lahir Kementerian Hukum dan HAM (HDKD) ke-78 Tahun 2023, Senin (20/8) di Aula Lapas Kelas I Palembang.

Kegiatan tersebut merupakan acara puncak dari rangkaian agenda besar untuk memeriahkan ulang tahun Kemenkumham yang jatuh pada 19 Agustus 2023 lalu.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya, beserta segenap pimpinan tinggi, pejabat pembina, dan pegawai di lingkungan Kanwil dan Unit Pelaksana Teknis se-Kota Palembang mengikuti acara syukuran tersebut dengan penuh rasa syukur dan suka cita.

Dalam sambutannya, Kakanwil Ilham menyampaikan bahwa peringatan HDKD ini menjadi ajang silaturahmi segenap jajaran Kemenkumham serta menjadi semangat dalam meyakinkan publik bahwa Kemenkumham semakin berkualitas dan berkomitmen mendukung agenda nasional.

“Rangkaian peringatan Hari Lahir Kemenkumham diramaikan dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial, pertandingan olahraga dan seni, serta perlombaan tradisional. Kita juga telah melaksanakan Expo Pelayanan Publik di Mall, pameran karya Warga Binaan Pemasyarakatan, pelayanan AHU dan KI Online, pelayanan paspor, pelayanan dan penyuluhan hukum serentak, hingga pelayanan bisnis dan HAM,” terangnya.

Kakanwil juga memberikan penghargaan  kepada para pegawai yang telah memenangkan berbagai lomba dan turnamen dalam memperingati rangkaian HDKD ke-78, mulai dari pertandingan olahraga hingga perlombaan seni dan olahraga tradisional. Pada kesempatan itu juga dibagikan puluhan doorprize dan undian umroh yang disponsori oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) Cabang 16 Ilir Palembang.

“Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pegawai dan juga mitra kerja yang telah bersinergi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan,” ujar Ilham menutup sambutannya.

Palembang - Rangkaian Peringatan dan Perayaan Hari Kementerian Hukum dan HAM (Hari Dharma Karyadhika) ke 78 telah selesai dilaksanakan. Sebagai puncak perayaan, Pada hari Senin 21 Agustus 2023 Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kemenkumham (HDKD) Ke-78 Tahun 2023 yang bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang. 

Upacara puncak peringatan Hari Kemenkumham ke 78 ini dipimpin langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya serta dihadiri oleh Seluruh Pimti Pratama Kanwil Kemenkumham Sumsel, Seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan dan Imigrasi serta Pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel. 

Rangkaian upacara diawali dengan dibacakannya sejarah singkat Kementerian Hukum dan HAM dari masa ke masa. Dalam Upacara tersebut, Ilham Djaya selaku Inspektur Upacara membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly yang menyampaikan bahwa bertambahnya usia harus dimaknai dengan sebaik-baiknya.

“Pada peringatan Hari Kemenkumham ke-78 tahun ini, selayaknya organisasi yang telah dewasa “mature”. Teruslah untuk menggelorakan semangat kolektif yang harmoni, sinkron dan mampu berkolaborasi dari tiap-tiap Insan Pengayoman untuk mencapai satu tujuan “Kemenkumham semakin berkualitas untuk lndonesia Maju,” ujarnya Ilham saat membacakan Sambutan Menteri Hukum dan HAM.

Diakatan Kakanwil, Perlu disyukuri karena diusia 78 tahun ini, Kementerian Hukum dan HAM mampu menghasilkan prestasi diantaranya, Opini atas laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK berhasil diraih untuk yang ke-14 kalinya.

“Peringatan Hari Kemenkumham sebagai momentum untuk merefleksikan kembali apa saja yang telah kita perbuat dalam pengabdian ini, berbenah diri dan memperbaikinya apabila terdapat kekurangan. Selanjutnya terus menanamkan nilai-nilai dalam tata nilai PASTI sehingga terekam dalam pemikiran kita untuk profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif dalam rangka memberikan pengabdian yang terbaik kepada Masyarakat, Bangsa, dan Negara.”lanjut Kakanwil Kemenkumham sumsel Ilham Djaya.

“Di hari yang bersejarah dan penuh makna ini serta pada kesempatan yang membanggakan ini, saya atas nama seluruh keluarga besar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengucapkan “Selamat Hari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Hari Dharma Karya Dhika) ke-78 tahun 2023” kepada Saudara- saudara semua dimanapun bertugas. jadilah Insan Pengayoman sejati yang bekerja cerdas, ikhlas, tuntas, dan tanpa pamrih dalam pengabdian kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara. ” pungkas Kakanwil Ilham.

Usai melaksanakan upacara, kegiatan berpindah ke dalam Aula Lapas Kelas I Palembang untuk dilanjutkan dengan kegiatan syukuran. Pada kegiatan tasyakuran ini dilaksanakan potong tumpeng serta Juga pembagian piala dan hadiah kepada para pemenang lomba yang telah mengikuti perlombaan HUT Kemenkumham (HDKD) ke-78 beberapa waktu yang lalu.

Palembang. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan melalui Lembaga Pemasyarakatan yang ada tak henti-hentinya berkomitmen meningkatkan kompetensi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pemberian pelatihan kemandirian bersertifikat.

Hal tersebut dikatakan langsung oleh Kakanwil Kemenkumham Sumsel, Dr. Ilham Djaya, Minggu (20/8).

"Pemberian pelatihan bersertifikat kepada warga binaan merupakan komitmen Kanwil Kemenkumham Sumsel dalam menjalankan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dimana disebutkan bahwa narapidana wajib mendapatkan pemberdayaan dalam pembinaan dan pembimbingan berupa keterampilan kerja dan latihan kerja,” jelas Ilham.

Terkait pembinaan kemandirian, lanjut Ilham, bahwa sebanyak 520 narapidana dari 16 Lapas di Sumsel telah mengikuti pelatihan kemandirian bersertifikat tersebut, dengan rincian pelatihan bidang industri kreatif meliputi Perbatikan, Meubelair/ Pertukangan Kayu, Menjahit, Barista, Karangan Bunga, Tata Boga, Tata Rias, Pembuatan Sapu Ijuk, Mural/Melukis & Jumputan.

Lalu di bidang keterampilan teknik ada pelatihan Otomotif, Elektronik (Audio Video), Instalasi Listrik, Konstruksi & Cuci/Service AC. Pada bidang Pertanian ada Budidaya Ikan, Peternakan Ayam, Budidaya Tanaman Hidroponik & Pengolahan Bank Sampah.

Saat ini seluruh lapas di Sumsel telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, Dinas Tenaga Kerja dan Balai Latihan Kerja setempat guna mengakomodir dan memfasilitasi pelatihan tersebut.

Dipaparkannya, ada 40 WBP Lapas Narkotika Muara Beliti diberi pelatihan pengelasan dan pertukangan yang bekerja sama dengan Disnaker dan BLK Musi Rawas. Ada pelatihan perikanan di Lapas Tanjung Raja yg diikuti 10 WBP, lalu pelatihan barista di Lapas Surulangun Rawas diikuti 20 WBP, serta pelatihan menjahit diikuti 20 WBP Lapas Perempuan Palembang.

Di Lapas Lubuklinggau ada pelatihan batik, tata boga, dan elektronik diikuti 80 WBP. Di Lapas Narkotika Banyuasin ada 40 WBP yg dilatih pembuatan kanopi, lalu di Lapas Muaradua sebanyak 40 WBP dilatih salon mobil/motor dan  press velg.

Mantan Kalapas Merah Mata Palembang itu menyampaikan bahwa tujuan utama program pembinaan adalah untuk menyiapkan kemampuan/keterampilan secara mandiri bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai bekal mereka kembali ke masyarakat nanti.

"Dengan lulus pelatihan bersertifikat diharapkan menjadi bekal bagi WBP untuk Kembali berintegrasi dengan masyarakat, agar dapat jadi insan yang produktif," pesan Ilham.

Palembang - Dalam upaya pemajuan dan perlindungan hak Warga Binaan dan tahanan di Lapas, Rutan, dan LPKA di wilayah Kanwil Kemenkumham Sumsel. Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan ia senantiasa melakukan penguatan kepada Jajaran Pemasyarakatan.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mengatakan pemenuhan hak Warga Binaan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dimana perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Dalam UU Pemasyarakatan tersebut juga memuat penguatan posisi Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap anak dan warga binaan lain.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya menuturkan bahwa Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi.

Lebih lanjut dikatakan, pembinaan dalam sistem peradilan pidana terpadu dapat menyeimbangkan tugas masing-masing institusi yang tergabung dalam criminal justice system, serta diharapkan dapat mewujudkan pola pembinaan di hilir terhadap tahanan, anak, dan warga binaan.

"Remisi Umum yang diberikan pada tanggal 17 Agustus setiap tahunnya merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak bagi warga binaan atau narapidana yang diamanatkan oleh Indang undan no 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan," kata Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya merincikan, bahwa jumlah penerima Remisi Umum HUT Ke-78 Kemerdekaan Indonesia di lapas, rutan, dan LPKA di Sumatera Selatan adalah sebanyak 11.302 narapidana. Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah 11.209 narapidana dan 93 anak binaan.

Pada peringatan HUT RI tahun ini sebanyak 210 orang menerima remisi umum (RU) II atau langsung bebas dan kembali ke rumah karena masa hukumannya berakhir setelah dikurangi pemberian remisi," terang Ilham.

Menurutnya, saat ini Pemasyarakatan menganut prinsip bahwa negara tidak boleh membuat para narapidana menjadi lebih buruk saat mereka keluar dari lapas dan rutan. Oleh karena itu, hadirnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan memegang peranan penting dalam proses pembinaan.

Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya berharap dengan Undang Undang yang baru ini menjadi pedoman bagi Warga Binaan untuk mengikuti program pembinaan secara baik di Lapas, sehingga dapat kembali ke masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan kembali.

Adapun hak Warga Binaan yang diamanahkan UU Pemasyaratan diantaranya hak melakukan ibadah sesuai agama atau kepercayaannya, Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani, Mendapatkan pendidikan dan pengajaran Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dan Menyampaikan keluhan.

Kemudian hak Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).

Lalu hak Mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, serta hak Mendapatkan hak-hak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.