Jenewa - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly memimpin Delegasi Indonesia pada Sidang Organisasi Hak atas Kekayaan Intelektual (KI) Dunia atau dikenal dengan World Intellectual Property Organization (WIPO) ke-64 di Jenewa, Swiss.
Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.
"Indonesia berkomitmen penuh membuka potensi insan berbakat, menghargai kreator dan inovator, serta memberikan pengetahuan untuk kepentingan masyarakat," kata Yasonna dalam Sidang Majelis Umum WIPO, Kamis (06/07/2023).
Ia menjelaskan Indonesia mendukung sistem Kekayaan Intelektual global, salah satunya melalui aksesi Nice Agreement tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk meningkatkan sistem merek nasional berstandar internasional. Menurutnya, kerja sama internasional di bidang KI akan memberikan banyak manfaat.
"Kerja sama dan kemitraan internasional akan membentuk lanskap yang memupuk kreativitas, merangkul keragaman, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," tutur Yasonna.
Dalam momen sidang WIPO ini, Indonesia akan melalukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan WIPO tentang Pendirian Pusat Pelatihan KI Nasional.
"Indonesia dan WIPO akan melakukan kerja sama mendirikan pusat pelatihan KI nasional untuk meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan KI," ungkapnya.
Di samping itu, lewat kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN 2023, Indonesia membawa ASEAN fokus pada pertumbuhan ekonomi global dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam berkreasi dan berinovasi.
Dalam skala nasional, Indonesia sendiri telah memiliki Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Peraturan ini memainkan peran penting melestarikan dan mempromosikan warisan budaya Indonesia yang kaya, sekaligus melindungi pengetahuan tradisional.
Sidang Majelis Umum WIPO ke-64 akan berlangsung pada 6-14 Juli 2023. Sidang ini dihadiri oleh 156 negara anggota WIPO. Indonesia merupakan satu dari 88 negara yang menyampaikan National Statementnya dalam sidang ini.
Menteri Hukum dan Ham memimpin Delegasi Republik Indonesia, didampingi Wakil Tetap RI di Jenewa ( Watapri), Dirjen Kekayaan Intelektual; dan Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM Bidang Hubungan Luar Negeri.
Sementara itu ditempat terpisah, Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya mendukung pemajuan Kekayaan Intelektual global, dari Sumsel kata Ilham Masyarakat semakin sadar pentingnya mendaftarkan hasil karya/temuannya melalui Kemenkumham sehingga mendapat legalitas secara hukum.
“Mereka akan dilindungi dari hal-hal tidak diinginkan seperti plagiarism”, jelasnya.
Menurut Kakanwil Kemenkumham Sumsel Ilham Djaya, kesadaran tersebut tumbuh seiring dengan upaya jemput bola yakni sosialisasi yang telah dilakukan jajarannya.
Sebagai contoh, lanjutnya, kegiatan Mobile Intellectual Property Clinic yang diadakan pada bulan Mei lalu, berhasil menyerap 32 pendaftar layanan KI bagi masyarakat Sumsel. Belum lagi kegiatan diseminasi Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah yang menggandeng para pelaku UMKM di Sumsel.
Selain itu, pihaknya terus melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik itu pemerintah daerah hingga perguruan tinggi melalui fasilitas Klinik KI. Sinergitas tersebut diwujudkan melalui penandatangan perjanjian kerjasama dengan PT, Bappeda, Litbang, serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota.
