*Palembang.* Guna mewujudkan pertanggungjawaban laporan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ilham Djaya membuka secara resmi kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data Barang Milik Negara (BMN) Semester I Tahun Anggaran 2023, Rabu (5/7), bertempat di Hotel Wyndham Palembang.
Dikatakan Ilham, kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yakni Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), sesuai UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
“Laporan keuangan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran oleh instansi pemerintah. Ini adalah salah satu upaya kita selaku jajaran Kemenkumham RI dalam mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kali berturut-turut,” ujarnya.
Kakanwil Ilham Djaya memberikan apresiasi kepada operator keuangan karena telah bekerja secara maksimal. Ia juga minta Kepala Satker selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) agar memberikan atensi dan perhatian khusus kepada operator keuangan, jangan biarkan mereka berjalan sendiri dan harus berkolaborasi.
“Koordinasi dan sinergitas adalah yang utama. Beberapa hari lagi, kita akan mengikuti rekonsiliasi nasional. Semoga saja apa yang kita lakukan hari ini berjalan lancar dan mencapai tujuan, yaitu laporan keuangan dan BMN yang berkualitas,” tegas Ilham.
Mantan Kalapas Merah Mata Palembang itu juga mengajak jajaran agar meningkatkan penggunaan produk dalam negeri (PDN) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga buatan Indonesia sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022. Ia mengimbau para KPA agar dapat merealisasikan belanja pengadaan barang/jasa melalui Katalog Elektronik Sektoral.
Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun Anggaran 2023 berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 5 s.d. Juli 2023, dengan peserta sebanyak 70 orang terdiri dari Operator Laporan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Pemasyarakatan dan Imigrasi se-Sumatera Selatan.
Turut hadir Kepala DJPB Sumsel, Kepala Divisi Administrasi Kemenkumham Sumsel Idris, Kepala Bagian Umum, Tri Purnomo selaku Panitia Penyelenggara yang menyampaikan laporan kegiatan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Sumsel, serta tim Pendamping dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang mengikuti secara secara virtual.
