HUMAS, Palembang – Memasuki hari ke-3 pelaksanaan Simulasi Desk Evaluasi Satuan Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Kepala Kantor Wilayah (Indro Purwoko) memimpin langsung jalannya simulasi, didampingi Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Dadi Mulyadi), Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus), dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba), Selasa (10/5).
Pada hari ke-3 Simulasi Desk Evaluasi ini, tercatat 13 dari total 22 Satuan Kerja telah mengikuti simulasi. “Satker yang akan melakukan Simulasi Desk Evaluasi harap menampilkan yel-yel dan jingle WBK/WBBM, mempresentasikan Duta Layanan atau memperlihatkan Maskot WBK/WBBM (jika ada), penayangan video yang memuat Profile dan Proyek Perubahan satuan kerja yang disertai dengan Testimoni dari pengguna layanan, hingga penyajian paparan oleh Kepala Satuan Kerja selama 30 menit mengenai proses pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM (before and after 6 area perubahan) dan Manajemen Resiko atas Pelayanan Publik,” ujar Kadiv Administrasi memoderatori kegiatan.
Pelaksanaan hari ke-3 simulasi diikuti oleh 5 satker. Kelima satker itu yakni Lapas Kelas IIA Banyuasin, Lapas Kelas IIA Tanjung Raja, Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin, Lapas Kelas IIB Kayuagung. Lapas Kelas IIA Tanjung Raja mengawali pelaksanaan simulasi. Ramdani Boy selaku Kalapas menampilkan paparan WBK/WBBM dengan meyakinkan.
Berturut-turut Kakanwil beserta Para Kepala Divisi memberikan tanggapan dan saran kepada satker yang mengikuti evaluasi. “Perhatikan durasi mulai dari penayangan video hingga paparan. Buat tampilan paparan yang lebih menarik dan terus latih cara penyampaian materi agar dapat meyakinkan Tim Evaluator,” pesan Kakanwil.
Lebih lanjut Kakanwil juga menyampaikan hal-hal yang harus ada pada setiap area perubahan. “Pada Manajemen Perubahan pastikan komitmen pimpinan, perubahan pola pikir, dan budaya kerja pegawai. Area Penataan Tatalaksana harus memiliki seluruh SOP kegiatan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini. Area Penataan Sistem Manajemen SDM menyangkut administrasi kebutuhan dan pemetaan pegawai, mutasi pegawai, pola karir, sistem reward dan punishment, kode etik ASN, dan peningkatan kompetensi pegawai. Penguatan Akuntabilitas membahas keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dan pengelolaan akuntabilitas kinerja. Area Penguatan Pengawasan membahas pengaduan masyarakat, SPIP, WBS, pungli dan gratifikasi. Hingga area terakhir, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik menampilkan bagaimana upaya satuan kerja dalam memberikan pelayanan prima,” jelas Kakanwil. (Humas Kanwil Sumsel)
