HUMAS, Palembang – Memasuki masa waktu evaluasi progres pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang semakin dekat, digelar kegiatan Entry Meeting Metode Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Satuan Kerja Berpredikat menuju WBK/WBBM, Jumat (16/4). Kantor Wilayah Sumatera Selatan pun turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Inspektur Wilayah V (Budi Ateh) dalam paparannya menyampaikan mengenai teknis pelaksanaan dalam kegiatan evaluasi satuan kerja berpredikat WBK/WBBM. “TPI akan melakukan evaluasi komponen pengungkit langsung di Kantor Wilayah masing-masing. Fokus kegiatan evaluasi nantinya yaitu membahas mengenai yel-yel atau jingle WBK/WBBM, duta pelayanan, video profil mengenai progres pembangunan ZI, paparan pembangunan ZI yang berisi before-after area perubahan, buletin WBK/WBBM serta keabsahan data dukung LKE WBK/WBBM yang telah diunggah pada aplikasi ERB,” jelas Irwil V tersebut.
Adapun evaluasi komponen hasil dilakukan sebelum desk evaluation Komponen Pengungkit, sehingga satuan kerja yang tidak memenuhi kriteria dalam Komponen Hasil tidak diundang dalam kegiatan Desk Evaluation Komponen Pengungkit. “Evaluasi komponen hasil meliputi Penilaian terhadap Persentase Tindak Lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, BPK RI dan ORI serta Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) dan Indeks Pelayanan Publik (IPP) diperoleh dari hasil Survey QR Code Balitbang Hukum dan HAM,” lanjutnya.
Pelaksanaan Evaluasi WBK/WBBM di lingkungan Kantor Wilayah Sumatera Selatan diagendakan oleh TPI yaitu pada 23 Mei s.d 30 Mei 2021. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Indro Purwoko didampingi Para Kepala Divisi dan Tim Kerja Pembangunan ZI Kantor Wilayah menyimak langsung pemaparan tersebut. “Kanwil Kemenkumham Sumsel beserta 22 Satker yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM siap mengikuti evaluasi. Saya dan tim kerja tak henti-hentinya mendorong satuan kerja termasuk kanwil dalam berproses menuju WBK/WBBM, mulai dari pemenuhan data dukung LKE, percepatan penanganan pengaduan masyarakat dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada dalam hal pemberian pelayanan publik guna memperoleh hasil survei kepuasan masyarakat yang maksimal,” ujar Kakanwil. (Humas Kanwil Sumsel)
