Palembang, Humas – Terhubung secara daring Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan diwakili oleh Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Benni Risky) dan bendahara Kanwil, mengikuti kegiatan Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Restrukturisasi Rekening Pengeluaran melalui Virtual Zoom Meeting. Kamis(15/04).
Kegiatan ini terlaksana sehubungan dengan implementasi PMK No. 183/PMK 05/2019 tentang Restrukturisasi Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga, kami bermaksud penyelenggarakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan restrukturisasi rekening pengeluaran giro ke rekening virtual lingkup Kementerian Hukum dan HAM.
Agenda kegiatan di mulai dengan sambutan dan pengarahan dari Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Wisnu Nugroho Dewanto sekaligus membuka kegiatan. Dalam paparannya di ungkap bahwa progres perubahan rekening satker / virtual Kemenkumham R.I per tanggal 18 Juni 2020 mencapai 73% dari total jumlah rekening. Dan pada akhir tahun 2020 telah mencapai 98%.
Selanjutnya penyampaian materi Mekanisme Restrukturisasi Rekening dari Direktorat Perbendaharaan Keuangan Negara Kementerian Keuangan di wakili oleh Deky Kurniadi. Beliau menjelaskan terkait implementasi restrukturisasi pengaturan rekening pemerintah sesuai PMK No.183/PMK.05/2019. Pada narasumber dilanjutkan dengan Evaluasi Pelaksanaan Restrukturisasi Rekening dari KPPN Jakarta V yang di sampaikan oleh Widiastuti. Pada sesi akhir di tutup dengan diskusi dan tanya jawab dari peserta zoom. Turut serta pula perwakilan transaksional dari Bank BRI terkait kesiapan Migrasi dan Cut Off Rekening dari PT. Bank Rakyat Indonesia.
Untuk diketahui, penerapan restrukturisasi rekening pengeluaran merupakan tindak lanjut pemerintah atas temuan BPK dan dalam rangka modernisasi rekening pengeluaran yang dapat memantau saldo rekening secara real-time dan mendorong penggunaan digital banking pada satuan kerja.
(Humas Kanwil Sumsel)
