Palembang_Humas – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan action plan target kinerja tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM. Dengan mengusung tema “KINERJA KUMHAM LEBIH PASTI”, pelaksanaan Rakor ini dijadwalkan akan berlangsung secara virtual selama 3 hari pada tanggal 23 – 25 November 2020
Bertempat di ruang teleconference, hadir para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel yakni Kepala Kantor Wilayah (Ajub Suratman), Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Kepala Divisi Pemasyarakatan (Alfi Zahrin), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Siar Hasoloan Tamba), serta Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel yang baru (Indro Purwoko) dan Kepala Divisi Keimigrasian (Herdaus) ditempat yang berbeda mengikuti pelaksanaan Rakor.
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Yasonna H. Laoly tersebut berlangsung dari Senin - Rabu (23 – 25 November 2020) dan diikuti seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Staf Ahli Staf Khusus/Penasehat Menteri dan Pejabat Tinggi Pratama Unit Utama, serta seluruh Pejabat Tinggi Pratama pada 33 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia.
Kegiatan yang berpusat dari JS Luwansa Hotel Jakarta diawali dengan Laporan Sekretrasis jenderal, Bambang Rantam Sariwanto.
Dalam laporan kegiatan, Bambang R. S. berpesan, “Diselenggarakannya kegiatan Rapat Koordinasi Pengendalian Capaian Kinerja Semester II Tahun 2020 dan Action Plan Target Kinerja Tahun 2021 Kementerian Hukum dan HAM adalah untuk review target kinerja tahun 2020, pelaksanaan reformasi birokrasi, perumusan strategi dan penguatan kinerja kantor wilayah, dan penyusunan action plan target kinerja kantor wilayah 2021” ujarnya. “Melalui rapat ini kita memastikan Reformasi Birokrasi berjalan dengan baik, menyusun action plan, mengukur pelaksanaan RB, capaian kinerja, target kinerja Tahun 2021 di wilayah” tambahnya
Lebih lanjut Bambang menjelaskan adanya Kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), telah menyederhanakan program di Kemenkumham yang semula 11 (sebelas) program menjadi 4 (empat) program, mengharuskan kita untuk mengkoordinasikan secara lebih insentif untuk merencanakan langkah dan strategi yang harus dilaksanakan tahun 2021 melalui target kinerja yang terukur. Sehingga pengendalian, evaluasi dan monitoring harus dilakukan secara terintegrasi mulai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring.
Sekretaris Jenderal Kemenkumham menjelaskan tema Rakor kali ini “KINERJA KUMHAM LEBIH PASTI” yang bermakna Kinerja Kumham akan lebih meningkat dan lebih berpresati sehingga mampu menjawab tantangan yang ada dibidang Hukum dan HAM.
Kemudian penandatanganan Janji Kinerja Tahun 2021 oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan seluruh Pejabat Eselon I serta pemasangan handband secara simbolis sebagai pengukuhan unit Kepatuhan Internal.Selanjutnya pemberian penghargaan oleh Menkumham kepada sejumlah pegawai dengan kategori pencipta lagu/puisi terbaik, cepat tepat akuntasi, pengelolaan JDIH nasional terbaik, pengelolaan pelaksanaan anggaran terbaik, pelaksanaan Reformasi Birokrasi terbaik.
Pada hari pertama pelaksanaan, kegiatan dibuka secara resmi oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly sekaligus memberikan pembekalan kepada peserta Rakor.
Menkumham mengungkapkan momentum rapat koordinasi kali ini adalah dalam rangka me-refresh kembali visi misi Presiden yang harus kita sukseskan melalui visi misi yang tepat, tujuan yang terarah, sasaran kinerja yang jelas, serta target kinerja yang terukur. Saya sebagai pembantu Presiden dalam hal pembangunan bidang hukum dan HAM, memegang teguh komitmen dalam melaksanakan janji dan mandat Presiden yang telah diamanahkan untuk saya sukseskan, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
“Semua itu harus kita persiapkan dengan matang, yaitu dengan perencanaan yang SMART (Spesific, Measurable, Achieveable, Reliable, dan Time bond) sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pengendaliannya. Semua itu telah dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020-2024.” Ujarnya.
Yasonna menjelaskan pada tahun 2020 adalah tahun penuh cobaan dan ujian bagi bangsa Indonesia, demikian juga bagi Kementerian Hukum dan HAM. Pandemi COVID-19 ini berdampak pada perubahan pola kerja kita serta perubahan cara dan gaya hidup. “Tetapi sepanjang tahun 2020, kinerja Kemenkumham saya katakan masih berada dalam tentang Hijau, artinya tetap dalam kondisi aman dan terkendali, bahkan kita mampu membuktikan kepada publik dan para pemangku kepentingan, bahwa kita mampu menyelesaikan kerja secara tuntas dan berkualitas, meskipun dihadapkan pada kondisi yang serba terbatas.” Tambah Menkumham.
“Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bangsa, dan negara tercinta. Aamiin”. katanya seraya membuka kegiatan secara resmi maupun virtual serta launching Buku BRS "pada suatu masa" (Bambang Rantam Sariwanto).
Kegiatan dilanjutkan dengan pengarahan renstra dari unit eselon I. (Rilis/Foto/Editor: Krisna/Dera/Kasubag HRBTI, Hamsir)
