HUMAS, Palembang – Kepala Kantor Wilayah (Ajub Suratman) bersama Pimpinan Tinggi Pratama dan Tim Pokja Pembangunan ZI WBK/WBBM Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Desk Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM serta para Staf Ahli dan Kepala Biro di Kementerian Hukum dan HAM secara virtual, Selasa (20/10).
Dalam rapat ini, Sekretaris Jenderal Kemenkumham (Bambang Rantam Sariwanto) menjelaskan bahwa berdasaran Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilas Aparatur dan Pengawasan Nomor: B.15/PW.03/2020 tanggal 16 Oktober 2020 perihal Pelaksanaan Desk Evaluasi Zona Integritas Tahun 2020, telah disampaikan bahwa dari 520 satuan kerja di lingkungan Kemenkumham yang diusulkan oleh TPI kepada TPN terdapat 467 satuan kerja yang diundang untuk mengikuti kegiatan Desk Evaluasi TPN pada tanggal 21 Oktober s.d. 5 November 2020.
Sekjen menyampaikan bahwa ada sebanyak 53 Satker Kemenkumham yang tidak dapat melanjutkan desk evaluasi TPN sebab belum memenuhi kriteria kelulusan Survei Online SHPRBZI yang diadakan oleh Kementerian PAN-RB beberapa waktu lalu.
“Mari kita tingkatkan pemahaman mengenai membangun Zona Integritas, jangan hanya sampai sebatas dokumen, tetapi diterapkan dalam pola kerja sehari-hari. Saya harapkan Kepala Satker melakukan pengendalian sehingga dicapai hasil yang maksimal. Soliditas sangat penting dalam mewujudkan konsistensi, apalagi saat ini Kemenkumham mempunyai jumlah satker terbanyak yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM,” tegas Bambang.
Usai mengikuti rapat koordinasi bersama Sekjen, jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel melanjutkan rapat internal bersama 13 UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi yang diusulkan berpredikat WBK/WBBM. Kepada para Kepala UPT dan Tim Pokja, Kakanwil Ajub Suratman berpesan agar setiap jajaran tetap memegang komitmen bersama untuk mempersiapkan desk evaluasi penilaian Pembangunan ZI.
“Siapkan paparan yang berisi laporan progres pembangunan pada 6 area perubahan, sasaran, identifikasi dan mitigasi risiko integritas dalam pelaksanaan pelayanan ada unit kerja, hingga inovasi pada sektor pelayanan, kinerja, dan penguatan integritas untuk mencegah KKN,” pesan Kakanwil. (Rilis/Foto/Editor: Rido/Nanda/Kasubag Humas Hamsir)
