HUMAS, Palembang – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan sebagai instansi vertikal Kemenkumham di wilayah turut serta berkomitmen dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) sebagai bentuk perwujudan reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini diperjelas dengan dilaksanakannya Apel Pagi Pegawai yang dirangkaikan dengan Penguatan Pembangunan Zona Integritas Satuan Kerja menuju WBK/WBBM bersama Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Senin (3/8).
Disampaikan Yasonna, bahwa tahun 2020 ini Kemenkumham telah mengusulkan 520 Satuan Kerja (Satker) kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) selaku Tim Penilai Nasional. “Dengan semakin banyaknya satker yang kita usulkan untuk berpredikat WBK/WBBM, semoga seluruh ASN Kemenkumham semakin termotivasi dan lebih terpacu untuk terus bekerja keras terutama dalam meningkatkan dan menjaga integritas. Kuncinya adalah tingkatkan pemahaman pembangunan Zona Integritas mulai dari Pimpinan sampai ke seluruh jajaran. Seluruh Tim Kerja juga memonitoring dan evaluasi secara berkala, pantau hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan Trend Positif, sehingga pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional (TPN) semua kriteria yang dipersyaratkan dapat kita penuhi,” pesannya.
Turut memberikan arahan dalam kegiatan tersebut yaitu Plt. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB. Dia menyampaikan bahwa Kemenkumham menjadi Kementerian terbanyak yang mengusulkan satuan kerjanya dalam berpredikat WBK/WBBM mengalahkan satuan kerja Kepolisian Republik Indonesia. “Saya apresiasi penuh kerja keras Menkumham dan jajaran karena berhasil mendorong 520 satker untuk berpredikat WBK/WBBM melebihi instansi Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya. Kedepannya saya mohon izin kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kemenkumham Bambang Rantam Sariwanto untuk meminjam aplikasi E-RB untuk saya terapkan ke Kementerian lain karena tingkat efektif dan efisiensinya yang sangat tinggi,” ujarnya.
Seusai kegiatan apel pagi dan pengarahan dari Menkumham, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel Ajub Suratman ditemani seluruh Kepala Divisi turut memberikan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan. Mengawali kegiatan penguatan, kakanwil memberikan Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh secara simbolis ke seluruh jajaran yang diwakili oleh Para Kepala Divisi. Setelah itu, Kakanwil pun menyapa seluruh UPT yang telah hadir secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Kakanwil menyampaikan bahwa di tahun 2020 ini, Kanwil Kemenkumham Sumsel telah mengusulkan 15 satuan kerja berpredikat WBK/WBBM dengan rincian, 12 satker berpredikat WBK dan 3 satker berpredikat WBBM.
Lebih lanjut, Kakanwil menjelaskan mengenai panduan dalam pembangunan ZI yaitu PermenpanRB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah yang meliputi 6 Area Perubahan yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. “Dari ke-6 area perubahan ini harus kita penuhi data dukungnya. Harus kita laksanakan sesuai dengan Lembar Kerjanya. Apa yang kurang kita lengkapi, apa yang belum dilaksanakan kita laksanakan. Yang mana semua pelaksanaan tersebut harus dilaporkan dan didokumentasikan sesuai dengan tata naskah dinas elektronik Kemenkumham,” jelas Kakanwil.
Kakanwil juga menekankan kepada seluruh jajaran agar memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktek percaloan, harus bebas pungli, petugas responsif, prosedur yang jelas, biaya yang transparan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kepastian waktu penyelesaian. “Kepada para pimpinan dan pejabat satker, kalian harus berperan aktif dan saling bersinergi untuk terus meningkatkan pemahaman dan internalisasi Pembangunan Zona Integritas di wilayah kerjanya masing-masing. Sedangkan untuk garda terdepan pelayanan, selalu utamakan sikap 5S, Senyum Salam Sapa Sopan Santun. Juga jika ada ide mengenai inovasi pelayanan yang bermanfaat bagi masyarakat, segera laporkan dan buat SOP-nya agar bisa diterapkan,” pesan Kakanwil.
Selanjutnya, secara berturut-turut seluruh Kepala Divisi pun menyampaikan beberapa pesan kepada seluruh jajaran UPT se-Sumatera Selatan. Kepala Divisi Keimigrasian Saffar Muhammad Godam menyampaikan kepada UPT Keimigrasian agar selalu memberikan pelayanan terbaik, khususnya dalam pelayanan paspor. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Siar Hasoloan Tamba menyampaikan mengenai kriteria-kriteria satuan kerja berbasis HAM. Kemudian Kepala Divisi Pemasyarakatan Alfi Zahrin berpesan kepada seluruh petugas pemasyarakatan agar selalu menjaga kewaspadaan dalam lingkungan lapas dan rutan, serta Kepala Divisi Administrasi Rifqi Adrian Kriswanto yang menyampaikan mengenai penyerapan anggaran, corporate university, serta PNBP satuan kerja.
Kegiatan Penguatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel ini berakhir dengan teriakan semangat dari seluruh jajaran yang ketika disebut Kemenkumham, maka digelorakan ‘Pasti WBK-WBBM’. (Rilis/Foto/Editor: My/Willi/Eryl/Kasubag HRBTI, Hamsir)
