HUMAS, Palembang - Dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA 2020, diselenggarakan rapat koordinasi pimpinan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan peserta seluruh Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah secara virtual melalui aplikasi Zoom, Jumat (24/7). Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan pun turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
Mengawali kegiatan, telah hadir Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Sekretariat Jenderal dan Sekretaris Unit Utama di Graha Pengayoman. Bambang Rantam Sariwanto selaku Sekretaris Jenderal Kemenkumham tampil membuka acara dengan menyampaikan laporan kegiatan. Dia menyampaikan bahwa Evaluasi Pelaksanaan Anggaran tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga. “Berdasarkan hal tersebut, kita diminta untuk melaksanakan proses percepatan penyerapan anggaran dan pengadaaan barang dan jasa di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM pada masa pandemi Covid-19 secara cepat, tepat, efisien dan akuntabel,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sekjen Kemenkumham tersebut juga menjelaskan mengenai hal-hal teknis terkait kegiatan pengadaan penanganan Covid-19. “Total PBJ Kemenkumham yang terumumkan pada SIRUP adalah sebesar Rp. 5,4 Triliun. Refocussing anggaran yang dilakukan untuk PBJ penanganan Covid-19 hanya sebesar 1% dari total Pagu PBJ yang mencapai Rp. 65 Miliar. Dari Rp. 65 M tersebut terealisasi sebesar 55% atau sekitar 39 M. Sisanya 45% yang belum terealisasi sebesar Rp. 26 M. Kedepannya semoga teman-teman semua dapat melakukan langkah strategis mengenai percepatan pelaksanaan anggaran tahun 2020,” jelasnya.
Adanya pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak dalam bekerja, dimana hal tersebut telah berdampak terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk segera melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. “Saya mengapresiasi realisasi yang diperoleh Kantor Wilayah, tetapi ketika saya melihat realisasi belanja tingkat unit utama/Eselon I, saya cukup terkejut karena serapannya rata-rata masih dibawah 45%. Padahal kalau dilihat dari nilai pagu anggarannya cukup besar. Berkali-kali Presiden mengingatkan agar kita segera membelanjakan uang sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian yang kurang stabil seperti saat ini,” ungkap Yasona.
"Kita harus tetap aktif dan produktif berkinerja, manfaatkan dan kedepankan teknologi informasi sebagai alat kerja ditengah pandemi. Lakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel serta optimalkan pemanfaatan pelelangan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Semua itu harus kita lakukan sesuai tema yang kita usung pada Rapat Koordinasi ini yaitu Pelaksanaan Anggaran yang Cepat, Tepat, Efektif, Efisien, Akuntabel, dan Berhasil Guna bagi Masyarakat,” pesannya kepada seluruh jajaran,
Jajaran Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel dikomandoi Ajub Suratman selaku Kakanwil turut menyimak dengan serius arahan dari Menkumham. “Setelah kita simak hasil evaluasi anggaran yang telah disampaikan oleh Pak Menteri dan Pak Sekjen, realisasi anggaran Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan per tanggal 22 Juli 2020 mencapai angka 53,27%. Kita berada di posisi ke-5 diantara 33 Kantor Wilayah Kemenkumham lainnya. Ini merupakan langkah yang baik dari kita semua di tengah kondisi pandemi ini. Saya dan Pimti lainnya akan selalu menggenjot jajaran Kanwil Kemenkumham Sumsel untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran dan pengadaaan barang dan jasa secara Cepat, Tepat, Efektif, Efisien dan Akuntabel,” ucap Kakanwil seusai mengikuti kegiatan rapat koordinasi anggaran. (Rilis/Foto/Editor: My/Willi/Eryl/Kasubag HRBTI, Hamsir)
