Palembang_Humas - Memasuki awal semester II di tahun 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, melaksanakan Pembukaan Kegiatan Pra Rekonsiliasi Penyusunan Data Laporan Keuangan Semester I (satu) Tahun Anggaran 2020, hari ini (Kamis, 09/07/2020). Pembukaan ini dilaksanakan di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, dan rencananya kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari sampai hari Jumat (10/07/2020).
Hadir dalam kesempatan ini Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), didampingi oleh , Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Sandy Wiguna), Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan (Riyan Citra Utami), Kepala Sub Bagian Akuntansi Pelaporan II Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Anggara Waskito) melalui media Teleconference, terakhir hadir Para Peserta Pembukaan Pra Rekon ini.
Diawali dengan Laporan dari Kepala Sub Bagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (Sandy Wiguna), disampaikan bahwa, “Kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang muncul selama proses penyusunan Laporan Keuangan, sebagai sarana pencocokan dan kesesuaian antara data keuangan dan Barang Milik Negara sehingga penyusunan laporan keuangan dapat dilakukan lebih baik dan dapat dipertanggung jawabkan, serta sebagai sarana bagi seluruh operator untuk mengetahui permasalahan yang terjadi terkait update aplikasi SAIBA, SIMAK BMN, Persediaan dan SIMAN.” Lapor Sandy.
Selanjutnya giliran Kepala Divisi Administrasi (Rifqi Adrian Kriswanto), Dalam sambutannya Rifqi menyampaikan bahwa kegiatan ini telah menjadi salah satu agenda rutin Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan Pemerintah yang berkualitas dimaksudkan untuk dapat menyediakan informasi bagi pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, serta meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
“Dengan dilaksanakan kegiatan pra rekonsiliasi ini output yang diharapkan adalah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yakni Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).” Ujar Kadiv Administrasi.
Kadivmin Menambahkan, meskipun ditengah kondisi pandemic COVID-19, sebagai seorang pengelola keuangan tetap harus bertanggung jawab atas tugas dan fungsi pokok yang salah satunya adalah penyusunan laporan keuangan yang akuntabel. Pada tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih dapat mempertahankan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “ Apa yang kita raih ini menandakan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan telah sesuai dengan jumlahnya, sehingga BPK tanpa ragu memberi Opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian kita.” Tambah Rifqi.
Lebih lanjut Rifqi mengucapkan terima kasih kepada Tim Pendamping dari Biro Keuangan Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Direktorat Jenderal Keimigrasian. “ Meskipun hanya membimbing secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, semoga saudara dapat tetap membantu para operator disini dengan optimal, agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan BMN yang ada di Kanwil Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Saya mengucapkan selamat bekerja dan selamat melaksanakan Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan dan Pemutakhiran Data BMN Semester I Tahun 2020. Saya berpesan kepada para peserta Rekonsiliasi ( Operator SAIBA dan Operator SIMAK BMN) agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, agar hasil yang kita harapkan Bersama dapat mempertahankan opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” tutup Kadiv Administrasi.
Kegiatan ini berlangsung selama 2 hari dimulai hari ini dengan menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah kehadiran peserta dimana hari pertama hanya 14 satker dan hari kedua sebanyak 15 satker. (Rilis/Foto/Editor : My/Krisna/Nanda/Kasubag HRBTI, Hamsir)
