HUMAS, Palembang - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia baru-baru ini meluncurkan aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka memantau perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerja (satker) di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang ada di seluruh Indonesia.
Aplikasi tersebut diberi nama Elektronik Reformasi Birokrasi (e-RB), yang mau tak mau harus digunakan oleh seluruh jajaran Kemenkumham, baik Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan maupun Keimigrasian, tak terkecuali pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Tim RB Kanwil Sumatera Selatan pada kegiatan Transfer Knowledge, Kamis (13/2) di Aula Kanwil Kemenkumham Sumsel.
Pada kesempatan tersebut, Tim RB yang baru saja mengikuti kegiatan Penelitian Data Dukung Lembar Kerja Penilaian (LKP) PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) yang diselenggarakan oleh Sub Bagian RB Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, menjelaskan apa saja menu yang terdapat dalam aplikasi e-RB.
Hamsir selaku Kasubag Humas, RB, dan TI menjelaskan fitur yang tersedia dalam aplikasi e-RB meliputi Lembar Kerja PMPRB, Lembar Kerja Evaluasi WBK/WBBM, Rencana Kerja Tahunan (RKT) RB, dan Laporan Pelaksanaan RB. "Pada saat mengikuti Supervisi PMPRB di Jakarta beberapa waktu lalu, data dukung Kanwil Kemenkumham Sumsel sudah sangat baik. Namun, karena data dukung yang akan diunggah pada aplikasi harus benar-benar valid, jadi kita masih perlu beberapa revisi," ujar Hamsir selaku
Ia menjelaskan bahwa hadirnya aplikasi e-RB yang dapat diakses secara online melalui halaman erb.kemenkumham.go.id kini menjadi tolok ukur penilaian kinerja Reformasi Birokrasi pada seluruh satuan kerja di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Memulai penggunaan aplikasi tersebut, Kanwil Kemenkumham Sumsel telah dijadwalkan untuk mengunggah data dukung PMPRB pada tanggal 18 Februari 2020. (Rilis/Foto/Editor: Maya/Rido/Kasubag Humas Hamsir)
