HUMAS, Palembang - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Ajub Suratman, kembali melakukan koordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru pada Selasa (21/1) bertempat di Kantor Gubernur Sumsel.
Pada awal pertemuan, Kakanwil yang didampingi oleh Kepala Divisi Administrasi (Indra Gunawan Begab), Kepala Subbidang Humas, Reformasi Birokrasi, dan TI (Hamsir), serta Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH (Vonny Destika Sari) melaporkan kepada Gubernur Sumsel perihal mutasi beberapa Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan pejabat di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel pada awal tahun 2020.
Selanjutnya, Kakanwil juga menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengundang sekaligus mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumsel untuk menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Bhakti Imigrasi ke-70 yang akan diselenggarakan pada tanggal 27 Januari 2020.
Selain itu, orang nomor satu di Kanwil Kemenkumham Sumsel itu juga meminta dukungan dari pemerintah provinsi atas keikutsertaan perwakilan Sumsel dalam Lomba Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Tingkat Nasional yang akan digelar pada bulan April 2020 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumsel pun berjanji akan mendukung, sebab menurutnya kegiatan Kadarkum harus melibatan unsur pemerintahan sampai ke tingkat terendah.
Di sela-sela pertemuan itu, secara khusus Herman Deru juga mengapresiasi kinerja yang dicapai oleh Kanwil Kemenkumham Sumsel. "Sebagai gubernur, saya sangat mengapresiasi kinerja Kemenkumham terutama di wilayah Sumsel. Karena selama menjabat, saya tidak pernah mendengar ada laporan diskriminasi terhadap warga binaan di dalam Lapas/Rutan. Menurut laporan Ombudsman pun, dalam hal pelayanan tidak ada keluhan warga terkait isu-isu negatif dari satuan kerja di bawah kepemimpinan Bapak Ajub Suratman," pungkasnya.
Gubernur Sumsel berharap agar citra baik di masyarakat semacam itu harus dipertahankan. Menutup agenda pertemuan tersebut, Herman Deru meminta Kakanwil untuk menjalin kerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan agar bisa memberdayakan warga binaan dengan memberikan pelatihan kerja. Ia juga menyarankan agar Kemenkumham Sumsel membuat nota kesepakatan dengan Dinas Pendidikan untuk membantu pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat tetap melanjutkan pendidikannya. (Rilis/Foto/Editor: Rido/Kasubag Humas Hamsir)
