Palembang_Humas - Bertempat di Hotel Peninsula Palembang sekitar pukul 14.00 WIB, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan (Ajub Suratman) membuka secara resmi acara Kegiatan Pra Rekonsiliasi Data Laporan Keuangaan Dan Pemutahiran Data BMN Tingkat Wilayah Semester II Tahun Anggaran 2019 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Rabu (08/01).
Acara dihadiri oleh Para Kepala Divisi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Para Pejabat Struktural Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, Tim Pendamping / Narasumber Rekonsiliasi dari Biro Keuangan Sekretariat jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Tim Pendamping / Narasumber Rekonsiliasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan para Operator SAIBA dan BMN.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dalam arahannya menyampaikan bahwa Laporan keuangan yang akan disusun bersama pada kegiatan Pra Rekonsiliasi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
Dengan dilaksanakan kegiatan pra rekonsiliasi ini output yang diharapkan adalah untuk menghasilkan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang berkualitas, yakni Laporan Keuangan yang akuntabel dan transparan serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.
Dengan demikian diharapkan akuntabilitas dapat mendorong terciptanya kinerja yang baik dan terpercaya. Pada tahun 2019 Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia masih dapat mempertahankan Laporan Keuangan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Apa yang kita raih ini menandakan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan telah sesuai dengan jalurnya, sehingga BPK tanpa ragu memberi opini tertinggi yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian kita,” jelas Ajub.
Lebih lanjut Kakanwil mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Pendamping dari Biro keuangan Sekretariat Jenderal dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. “Diharapkan Saudara dapat membimbing dan membantu para operator disini agar permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan keuangan dan BMN yang ada di Kanwil Sumatera Selatan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Dan Kepada para peserta Rekonsiliasi (Operator SAIBA dan Operator SIMAK BMN), saya berpesan agar dapat bekerja dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, agar hasil yang kita harapkan bersama dapat mempertahankan opini dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” dengan semangat SDM Unggul Kemenkumham Maju, tutup Kakanwil.
Acara dilanjutkan dengan penyematan tanda peserta, dan dilanjutkan dengan perberian apresiasi kepada satker terbaik. Kategorinya antara lain:
- Kategori indikator pelaksanaan anggaran terbaik.
- Lapas Klas IIA Tanjung Raja
- Lapas Klas IIA Lahat
- Lapas Klas III Pagaralam
- Kategori pengelolaan BMN terbaik.
- Satker Lapas Klas IIB Muara Enim
- Satker Lapas KLas IIA Lubuk Linggau
- Satker Rupbasan Klas I Palembang
- Kategori rekonsiliasi laporan keuangan terbaik
- Satker Lapas Klas IIA Lubuk Linggau
- Satker Kanim Klas I TPI Palembang
- Satker Lapas Klas IIA Tanjung Raja
Setelah pemberian penghargaan kepada satker terbaik, acara dilanjutkan dengan pemutaran video kaleidoskop Sub Bagian Keuangan dan BMN. (Rilis/Foto/Editor: Krisna/Nanda/Kasubag HRBTI, Hamsir).
