HUMAS, Palembang - Dalam rangka memperingati Hari HAM Sedunia ke-71 Tahun 2019, Direktorat Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyelenggarakan Seminar HAM tentang "Pelayanan Publik yang Berkeadilan" pada Senin (2/12).
Bertempat di Gedung Graha Universitas Sriwijaya (Unsri) Palembang, kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Rektor Unsri, Annis Sagaf. Peserta Seminar HAM ini terdiri dari mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Palembang, akademisi, pemangku kepentingan terkait, serta masyarakat umum.
Dr. Diah Natalisa selaku Deputi Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bertindak sebagai keynote speaker pada kegiatan tersebut menyampaikan materi pokok tentang “Tantangan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Konteks Reformasi Birokrasi”. Ia menjelaskan tentang dasar-dasar pelayanan publik yang telah diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Saat ini ada beberapa penghargaan dalam sektor pelayanan publik yang berhasil diraih Kementerian Hukum dan HAM antara lain Aplikasi Indeks Kinerja OBH yang masuk Top 99 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018, Pencatatan Hak Cipta Online dengan Teknologi Kriptografi yaitu aplikasi e-HakCipta, serta inovasi SP4N-LAPOR," jelasnya.
Selanjutnya acara diteruskan dengan diskusi panel oleh beberapa narasumber, dimulai dengan Direktur Informasi HAM Kemenkumham, Salahuddin yang menyampaikan materi “Prinsip-Prinsip HAM dalam Pelayanan Publik”. Ia mengatakan seminar ini mengangkat isu pelayan publik karena dewasa ini masih ada diskriminasi pelayanan serta tidak berorientasi kepada kepuasan masyarakat. "Dalam mendukung prinsip HAM di masyarakat, saat ini telah diadakan penilaian pelayanan publik berbasis HAM di setiap UPT Pemasyarakatan, Imigrasi, dan AHU," tegas Salahuddin.
Pembicara berikutnya Ketua Ombudsman RI yang diwakili oleh Guru Besar Unsri, Achmad Romson. Beliau menyampaikan materi tentang “Pengawasan yang Efektif Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Publik yang Berkeadilan”. Sementara narasumber terakhir ialah Kepala Biro Organisasi Pemerintah Setda Provinsi Sumsel, Syahrullah dengan materi “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Berkeadilan”. Dikatakan oleh Syahrullah bahwa fokus Pemerintah Sumsel dalam mewujudkan pelayanan publik yaitu melalui 6 (enam) pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan, ketertiban umum, dan sosial.
Seminar HAM tersebut ditutup dengan sesi tanya jawab antara narasumber dengan para mahasiswa yang hadir mewakili kampusnya masing-masing seperti Universitas Sriwijaya, Universitas Bina Darma, Universitas PGRI Palembang, Universitas Tridinanti Palembang, dll.
Hadir pula mewakili Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel yaitu Kepala Divisi Pemasyarakatan (Giri Purbadi) yang didampingi oleh Kepala Bidang HAM (Yulizar), Kepala Sub Bidang Pemajuan HAM (Bulan Mahardika), dan Kepala Sub Bagian Humas, RB, dan TI (Hamsir).
(Rilis/Foto/Editor: Rido/Kasubag Humas Hamsir)
