HUMAS, Palembang - Kepala Divisi Pemasyarakatan, Giri Purbadi, pimpin rapat persiapan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Selasa (26/11).
Bertempat di ruang kerja Kadivpas, rapat tersebut dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Divisi Pemasyarakatan, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Kepala Seksi dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumsel, serta Kepala UPT dan Tim Pokja pada tiap Lapas yang ditunjuk.
Pada kegiatan rapat tersebut, Kadivpas menyebutkan beberapa UPT yang ditunjuk sebagai penyelenggara rehabilitasi utama antara lain Lapas Narkotika Kelas IIB Muara Beliti, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, dan Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin. Sementara yang menjadi UPT penyangga adalah Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Kelas IIA Banyuasin.
Kadivpas mengatakan bahwa target peserta rehabilitasi se-Sumsel ialah 1.700 warga binaan dari dalam Lapas yang wajib terpenuhi dan harus dicapai pada 2 periode dalam setahun. “Jika program rehabilitasi ini tidak tercapai, maka akan ada sanksi karier bagi petugas. Saya juga mengingtakan dengan tegas, jangan sampai ada petugas pemasyarakatan yang terlibat peredaran/mengonsumsi narkoba,” tutur Giri Purbadi.
Ia juga mengimbau agar segera dibentuk tim pokja dari masing-masing UPT dan mulai berkoordinasi dengan BNNP/K setempat terkait kebutuhan SDM untuk rehabilitasi seperti konselor, asesor, instruktur, dll. sehingga pada awal Januari 2020 kegiatan tersebut sudah siap dilaksanakan.
Perwakilan dari BNNP Sumsel yang hadir dalam rapat pun menyampaikan bahwa perbandingan konselor dan peserta yang ideal adalah 1 : 5-8. Namun kendalanya, saat ini ketersediaan konselor di BNN sangat terbatas sehingga dibuka kemungkinan untuk mengajak kerja sama psikolog atau psikiater. (Rilis/Foto/Editor: Widwi/Rido/Kasubag Humas Hamsir)
