Palembang_Humas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel dibawah kepemimpinan Sudirman D. Hury mengambil langkah serius dalam upaya melakukan penataan dan inovasi guna menciptakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) .
Langkah ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara tepat, cepat, dan profesional dalam mewujudkan good goverment dan clean goverment menuju aparatur Kementerian Hukum dan HAM yang bersih serta bebas dari KKN. Meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
Memperbaiki mental para pegawai dan menguatkan komitmen bersama untuk menciptakan Zona Integritas di lingkungan kerja mereka sendiri. Merubah budaya kerja yang sudah usang yang melemahkan semangat kerja menjadi semangat baru dalam melakukan perubahan. Melakukan perbaikan dan menciptakan inovasi dalam pelayanan. Berbagai fasilitas layanan untuk masyarakat disediakan. Parkir dan jalur khusus untuk disabilitas, ruang bermain anak, ruang laktasi, ruang layanan informasi dan pengaduan serta fasilitas lainnya. Berbagai fasilitas tersebut disediakan untuk kenyamanan masyarakat guna menciptakan pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Kanwil kemenkumham Sumsel menutup semua celah serapat-rapatnya terhadap tindakan korupsi maupun praktek pungli. Dengan menyediakan berbagai layanan informasi dan pengaduan secara langsung maupun menggunakan jalur sistem informasi tentunya adalah langkah dalam melakukan pengawasan. Diharapkan dapat menekan faktor penyebab terjadinya praktek KKN maupun Pungli.
Hal ini disampaikan oleh pimpinan tertinggi Kanwil Kemenkumham Sumsel dengan gamblang dalam paparannya dihadapan Tim Penilai Internal (TPI) Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Selasa (22/05). Ia mengupas komponen pengungkit yang menjadi dasar penilaian pembangunan ZI oleh TPI.
Sudirman dengan didampingi Kepala Divisi Administrasi ( Indra Gunawan Begab) dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Bambang Setya Budi) beserta jajarannya melakukan paparan pembangunan ZI Kanwil Kemenkumham Sumsel yang telah memenuhi unsur penilaian Indikator Hasil untuk mendapatkan predikat pembangunan ZI menuju WBK di Gedung Graha Pengayoman.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menerangkan tentang pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang sedang di gadangkan oleh seluruh instansi pemerintah. "Diawali dengan diterbitkannya Perpres Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang kemudian ditetapkannya Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah melalui Permenpan RB No. 60 Tahun 2012, yang kemudian dilakukan perubahan atas Permenpan RB tersebut menjadi Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), " terangnya.
Tidak hanya Kanwil Kemenkumham Sumsel yang diusulkan WBK. Beberapa satuan Kerja Kanwil Kemenkumham Sumsel pun juga diunggulkan untuk meraih predikat yang memang bergengsi di lingkungan pemerintahan tersebut. Diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Palembang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Palembang, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Enim, dan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim.
Satker di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang hari ini yang menyampaikan paparan dan dilakukan penilaian Indikator Pengungkit di hadapan TPI yaitu Kantor Wilayah, Lapas Muara Enim, dan Kantor Imigrasi Muara Enim. Para Tim Kerja optimis dapat mewujudkan WBK di lingkungan satkernya masing-masing. "Dengan bermodalkan komitmen bersama, semangat kerja bersama menciptakan berbagai inovasi pelayanan publik yang berkualitas. Apa yang telah dilakukan selama ini tentunya dapat menumbuhkan semangat optimis untuk dapat mewujudkan WBK," ujar Sudirman memberikan motivasi kepada Tim Kerja pembangunan ZI Kanwil maupun Satker disela-sela waktu Tim Kerja yang sedang mengumpulkan dan dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data dukung. "Sumsel siap mewujudkan Zona Integritas. Siap meraih WBK," tambahnya.
Sebanyak 63 Satker Pemasyarakatan, 54 Satker Imigrasi dan 25 Kantor Wilayah se-Indonesia yang mengikuti paparan yang diagendakan selama 5 hari (20 s.d 24 Mei). Para Tim Kerja Satker tersebut akan dilakukan penilaian indikator Pengungkit oleh TPI. Selanjutnya Satker yang memenuhi syarat akan di usulkan ke Kementerian PAN dan RB selaku Tim Penilai Nasional (TPN).
TPN akan terjun langsung ke lapangan mengecek fasilitas dan melakukan penilaian terhadap pelayanan publik di Satker. Berdasarkan informasi yang diperoleh, TPN akan bekerja secara diam-diam tanpa melakukan koordinasi dengan pihak Satker. Kemungkinan TPN akan melakukan penyamaran layaknya sebagai pengunjung atau masyarakat umum untuk memperolah pelayanan pu lik. TPN lah yang akan menentukan satker mana yang memang memenuhi unsur dan kriteria untuk mendapatkan predikat WBK berdasarkan kualitas pelayanan publik yang bebas dari korupsi.
Sejauh ini, di Lingkungan Kemenkumham sampai tahun 2018 hanya ada 11 satker dengan predikat pembangunan ZI menuju WBK yang sudah berhasil mendapatkan penghargaan dari Menpan RB. Seluruh pegawai di 11 Satker tersebut diberikan reward. Pimpinan Kemenkumham telah berkomitmen melalui janji pimpinan untuk memberikan promosi bagi para pejabat di Satker yang berhasil memperoleh predikat wilayah kerja yang bebas dari korupsi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Para pegawai juga akan diberikan tunjangan kinerja yang lebih tinggi satu tingkat bagi yang satuan kerjanya berhasil mewujudkan predikat WBK/WBBM. (Rilis/Foto/Editor : Hasan/Kasubag HRBTI, Dedy Zulian)
