Palembang_Humas. Tim kerja Pembangunan Zona Integritas Kanwil Kemenkumham Sumsel sebagai tim pendamping bagi Satuan Kerja (satker) di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumsel sambangi Lapas Kelas IIB Muara Enim, Rabu (15/5). Kedatangan Tim kerja Kanwil yang di pimpin langsung oleh Kepala Bagian Program dan Humas, Gunawan yang di dampingi oleh Kasubbag Humas Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Dedy Zulian dalam rangka melakukan pendampingan WBK/WBBM di Lapas Muara Enim. Mereka yang mendapatkan pendampingan ialah yang tergabung di dalam Tim Kerja pembangunan Zona Integeritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kedatangan Tim Pendamping dari Kanwil Kemenkumham Sumsel disambut langsung oleh Kepala Lapas Muara Enim, Hidayat yang sedang berada di area layanan kunjungan. Saat itu juga, hidayat langsung mengajak Gunawan dan rombongan untuk melihat maupun mengecek fasilitas layanan kunjungan beserta sarana dan prasarana bagi pengunjung dan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas Muara Enim.
Setelah mengecek sarana dan prasarana, Tim pendamping memeriksa dokumen dan data dukung berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi (LKE). Para tim kerja Satker dikumpulkan berdasarkan kelompok kerjanya masing-masing dan dilakukan pendampingan dalam penyusunan dokumen data dukung Indikator Pengungkit pembangunan ZI. Dari hasil pendampingan ada beberapa dokumen yang masih perlu dilengkapi, namun hal tersebut hanya sebagian kecil saja.
Gunawan menerangkan bahwa komponen pengungkit maupun komponen hasil harus mencapai nilai 75 untuk meraih predikat WBK/WBBM. Dijelaskan olehnya bahwa beberapa waktu yang lalu Tim Penilai Internal (TPI) dari Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian pada Indikator Hasil yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimana hasilnya ada 5 (lima) Satuan Kerja yang memenuhi ambang batas untuk dilakukan penilaian lanjutan.
Menurut Gunawan, karena hasil penilaian tersebut masuk dalam ambang batas penilaian, maka selanjutnya akan dilakukan penilaian lanjutan terhadap indikator pengungkitnya yaitu data dukung Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pada 6 (enam) area perubahan yang terdiri dari Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
Penilaian ini akan menghasilkan rekapitulasi nilai IKM dan IPK yang ditandatangani oleh seluruh Tim Penilai Internal. Bila total nilai yang diperoleh masing-masing Satker baik dan melebihi nilai standar minimum, maka Satker tersebut layak untuk diusulkan WBK oleh Kemenkumham ke Kementerian PAN & RB untuk dilakukan penilaian eksternal oleh Tim Penilai Nasional (TPN).
Gunawan menyampaikan harapannya agar Tim Kerja ZI di Lapas Muara Enim dapat mempersiapkan data dukung dan pelaksanaan kerja di lapangan dengan lebih baik lagi. TPI telah melakukan penilaian beberapa waktu yang lalu. Berjalan dengan lancar dan objektif. "Tentunya ada kekurangan sedikit-sedikit dan dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Namun usaha kita masih panjang dalam usaha nyata mengenai bagaimana melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dalam koridor pemberantasan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan peningkatan kualitas pelayanan publik," ungkapnya.
Bahkan beberapa waktu lalu Tim Penilaian Internal (TPI) pembangunan Zona Integritas dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan evaluasi/penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Satuan Kerja (Satker) Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Wilayah Kemenkumham Sumatera Selatan, termasuk salah satunya Lapas Muara Enim yang telah dilakukan evaluasi oleh TPI Itjen Kemenkumham. "Secara umum, Lapas Muara Enim sudah siap untuk diusulkan agar dapat meraih predikat WBK. Yang terpenting saat ini semangat melanjutkan komitmen bersama pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM" imbuh Gunawan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Sudirman D. Hury selaku Penanggungjawab Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel mengatakan bahwa Ada 10 (sepuluh) Satuan Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel yang diusulkan oleh Kanwil untuk meraih predikat WBK/WBBM, antara lain yaitu Satker Kantor Wilayah Sumsel, Lapas Kelas I Palembang, Kanim Kelas I TPI Palembang, Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Bapas Kelas I Palembang, LPKA Klas I Palembang, Lapas Kelas IIA Lubuk Linggau, Rutan Kelas I Palembang, Lapas Kelas IIB Muara Enim, Kanim Kelas II Non TPI Muara Enim. Namun hanya ada beberapa yang memenuhi syarat untuk dilakukan penilaian selanjutnya.
Ia melakukan pemantauan terhadap kesiapan Lapas Muara Enim dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. Didampingi oleh para Kepala Divisi dan Kepala Lapas Muara Enim, Sudirman meninjau langsung sarana dan prasarana di Lapas Muara Enim. Kendati cuaca panas dan menyengat serta dalam keadaan berpuasa, Sudirman dan rombongan tampaknya tidak mengurungkan niatnya untuk memantau satu persatu sarpras yang menjadi fokus perhatian indikator penilaian WBK/WBBM.
Dimulai dari sarpras pada layanan kunjungan, ruang besuk, ruang khusus bagi penyandang disabilitas, ruang bermain anak, kamar Kecil, dapur, hingga ke dalam blok. Ia juga berinteraksi dengan para tamping dan WBP yang sedang bekerja. Ia menanyakan beberapa hal dan juga mendengarkan keluh kesah para WBP.
Sudirman mengapresiasi kinerja Kalapas Muara Enim dalam usaha menciptakan pelayanan publik yang baik ditunjang dengan sarpras yang memadai. "Dilihat dari perubahan saat ini sarpras dan kualitas pelayanan publiknya, Lapas Muara Enim ini sudah sepatutnya mendapatkan predikat WBK. Apalagi program pembinaannya juga sangat baik. Ini suatu inovasi dan kreatifitas yang luar biasa dari Kalapas Muara Enim," ungkap Sudirman. (Rilis/Foto/Editor: Hasan/Kasubag HRBTI, Dedy Zulian)
