Palembang_News, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan Sudirman D Hury membuka secara resmi kegiatan konsultasi teknis penyerapan anggaran Tahun 2018.
"Penyerapan anggaran harus berbasis kinerja, bagaimana outcame yang dihasilkan harus berkualitas" kata Kakanwil saat memberikan arahanya di hadapan Kepala Bagian Umum Kanwil Kumham Sumsel Sri Utami, narasumber dari Biro Keuangan Kumham RI Kasubbag Pelaksana Anggaran Wilayah III dan IV Archie Tigor, Amia Cakrawarti, JFU Bagian Keuangan Murni Astati dan 20 orang operator pengelolaan keuangan pada Kantor Wilayah Kumham Sumsel dan satuan kerja dalam kota Palembang seperti Kantor Imigrasi, Lapas, LPKA, Rutan, Rupbasan dan Bapas Kelas I Palembang. Senin (14/3/2018), bertempat di Ruang Teleconference lantai 3 Kantor Wilayah.
Lebih lanjut, Dia menyampaikan penyerapan seharusnya sudah ekonomis, efisien dan efektif oleh karena itu kita harus ada komitmen bersama supaya anggaran tersebut bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kantor Wilayah merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam hal ini melaksanakan kebijakan Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan peraturan yang berlaku, tambahnya.
Oleh karena itu saya meminta kepada operator keuangan untuk melaksanakan pekerjaannya dengan baik dan bertanggung jawab. "Gunakan kegiatan konsultasi ini dengan sebaik-baiknya, jangan ragu untuk lakukan diskusi agar apa yang menjadi hambatan dapat teratasi serta bisa dipahami" tutup Kakanwil
Usai itu, Kepala Kantor Wilayah Kumham Sumsel memberikan materi tentang indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk teknisnya akan dibahas oleh narasumber dari Biro Keuangan.
Sebelumnya, laporan Kepala Bagian Umum Sri Utami tujuan diadakan kegiatan ini agar penyerapan anggaran di jajaran Kantor Wilayah Kumham Sumsel berjalan dengan maksimal, sebagaimana harapan kita semua supaya dapat memperoleh prestasi terbaik pertama laporan keuangan pada triwulan kedua ini. "Mari kita semangat dan jadilah penyumbang yang baik agar apa yang kita cita-cita dapat terwujud",tuturnya. Selain itu penginputan data di aplikasi SMART harus dilakukan, tidak boleh sering revisi anggaran maksimal 4 kali dalam setahun dan terakhir penyampaian laporan pertanggung jawaban dari bendahara tidak boleh telat, pesan Kabagum. (Rilis/Foto/Editor : Nelly/Dina/Kasubag Humas)
